AHY Serahkan Pemilihan Pengganti Gibran kepada Presiden dan MPR

JAKARTA — AHY menyatakan Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mundur, Jumat (13/11/2026), di Jakarta Pusat. Ketua Umum Partai Demokrat itu menyerahkan pengusulan calon kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut membuat Demokrat tidak ikut mengusulkan kandidat dalam proses penggantian. AHY menyebut pemilihan Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga prosesnya berada pada Presiden dan MPR.

Demokrat tidak mengajukan calon Wapres

AHY menyampaikan sikap partainya dalam jumpa pers di kantor Demokrat, Jakarta Pusat. Ia menegaskan partainya tidak akan mengajukan nama untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran.

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” kata AHY, Jumat (13/11/2026).

Ketua Umum Demokrat itu kemudian menjelaskan dasar konstitusional yang menjadi alasan partainya menyerahkan proses tersebut. Menurut AHY, Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Karena aturan itu, Demokrat menghormati kewenangan Presiden dalam mengusulkan kandidat dan MPR dalam memilihnya. AHY tidak menyampaikan nama calon maupun usulan dari partainya.

Proses penggantian mengikuti aturan konstitusi

AHY mengatakan Demokrat menyerahkan pengusulan calon kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyatakan partainya menghormati kewenangan MPR untuk menentukan Wakil Presiden dari calon yang diajukan.

“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” ujar AHY.

Pernyataan itu menempatkan keputusan pengusulan di tangan Presiden, sementara pemilihan dilakukan MPR. Dengan tidak mengajukan nama, Demokrat menyatakan tidak mengambil posisi untuk mendorong kandidat tertentu dalam proses tersebut.

Bagi jalannya pemerintahan, pengisian jabatan Wakil Presiden menjadi perhatian karena prosesnya melibatkan dua lembaga dengan peran berbeda. Presiden mengusulkan dua calon, lalu MPR memilih salah satunya sebagaimana dijelaskan AHY dengan merujuk Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

AHY tidak menjelaskan kapan nama calon akan diusulkan atau kapan MPR akan mengambil keputusan. Ia menegaskan sikap Demokrat terkait proses itu: “kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih.”