Puan Maharani Belum Dibahas PDIP, Prabowo Pegang Kunci

JAKARTA — Puan Maharani belum dibahas PDIP sebagai calon pengganti Gibran Rakabuming Raka, sementara Presiden Prabowo Subianto memegang kunci penentuan wakil presiden baru. Ketua Bappilu PDIP sekaligus Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto menyampaikan hal itu pada Jumat, 13 November 2026.

Nama Ketua DPR RI itu mulai beredar dalam bursa pengganti Gibran yang mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, nama yang ramai diperbincangkan belum berarti PDIP telah mengambil langkah resmi untuk mengusulkannya.

Menurut Bambang, Presiden harus mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih. Karena itu, kandidat yang tidak masuk dalam usulan Presiden tidak dapat diproses melalui mekanisme tersebut.

Puan Maharani belum dibahas PDIP

Bambang menegaskan partainya belum mengadakan pembicaraan internal mengenai kemungkinan Puan mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran. Ia menyebut PDIP memahami pengajuan calon wakil presiden berada dalam kewenangan Presiden.

“Sampai hari ini kita tidak pernah ada rembukan kayak begitu. Karena kita tahu bahwa itu domainnya Pak Presiden,” kata Bambang.

Pernyataan itu menempatkan isu Puan dalam dua konteks berbeda: namanya muncul di ruang publik, tetapi belum menjadi agenda pembahasan partai. Bagi PDIP, pembicaraan mengenai kandidat tidak otomatis mengubah kewenangan pengajuan yang berada pada Presiden.

Presiden ajukan dua nama ke MPR

Bambang menyampaikan penjelasan tersebut saat wartawan meminta tanggapan tentang peluang Puan menjadi pengganti Gibran. Ia menekankan keputusan tidak ditentukan hanya oleh nama-nama yang beredar sebagai kandidat.

“Wah, lah itu tanya Pak Presiden itu. Kalau nggak dimasukkan… Pak Presiden kan harus mengajukan dua nama, kalau dua nama itu nggak dimasukkan (Puan) oleh Presiden ya nggak bisa dipilih. Jadi kata kunci di Presiden,” ujar Bambang.

Mekanisme dua nama itu membuat tahap pengajuan menjadi penentu bagi kandidat yang ingin dipilih MPR. Puan, atau tokoh lain yang masuk dalam perbincangan, baru dapat diproses apabila namanya termasuk dalam daftar yang diajukan Presiden.

Bagi publik, posisi kewenangan tersebut memberi batas yang jelas antara spekulasi politik dan proses resmi. Beredarnya nama Puan belum menunjukkan bahwa ia telah diusulkan, apalagi dipilih. Sementara itu, keterangan Bambang juga memastikan PDIP belum membahas pencalonannya secara internal.

Dengan demikian, perkembangan yang disampaikan Bambang bukan pengumuman kandidat, melainkan penegasan tentang prosedur dan sikap partai saat ini. Presiden harus mengajukan dua nama kepada MPR, sedangkan PDIP belum menggelar rembukan mengenai Puan.