AHY Serahkan Pemilihan Pengganti Gibran kepada Prabowo

JAKARTA — Bagi Demokrat, penentuan pengganti Gibran Rakabuming Raka bukan usulan partai: AHY menyatakan Presiden Prabowo Subianto yang mengajukan nama, sementara MPR memilih. Sikap itu disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Keputusan ini menutup peluang Demokrat mengajukan calon wakil presiden pengganti. AHY mengatakan partainya memilih mengikuti aturan konstitusi dan menghormati kewenangan lembaga negara.

Demokrat tak mengajukan nama pengganti Gibran

AHY menjelaskan mekanisme pemilihan wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan telah diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, Demokrat menyerahkan proses pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat.

Pernyataan tersebut menempatkan proses pengisian jabatan pada jalur yang disebut dalam konstitusi, bukan pada usulan nama dari Demokrat. Prabowo berperan mengusulkan calon, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih.

Ada batas yang jelas. Demokrat menyatakan tidak akan masuk dengan kandidatnya sendiri.

AHY menyebut sikap itu sejalan dengan konstitusi Partai Demokrat. Ia juga mengatakan keputusan partai telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Mekanisme konstitusi jadi pegangan Demokrat

Bagi masyarakat, sikap ini berarti proses penentuan pengganti Gibran diarahkan melalui kewenangan Presiden dan MPR sebagaimana dijelaskan AHY. Publikasi sikap Demokrat juga memperjelas bahwa partai tersebut tidak mengajukan nama sebagai bagian dari proses itu.

AHY mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif. Ia meminta ruang diberikan agar proses konstitusional berjalan sebagaimana mestinya.

Ajakan itu menjadi penekanan AHY setelah menjelaskan posisi partainya. Demokrat ingin proses penggantian berlangsung dengan menghormati aturan serta kewenangan lembaga negara.

Isu pengganti Gibran mencakup dua tahap yang berbeda: pengusulan oleh Presiden dan pemilihan oleh MPR. AHY menegaskan Demokrat menyerahkan proses pengusulan kepada Prabowo, bukan menyampaikan nama tandingan.

Selanjutnya, proses akan bergantung pada langkah Presiden dan kewenangan MPR sesuai mekanisme yang disebut AHY. Demokrat menyatakan akan menghormati jalur tersebut dan mengimbau masyarakat menjaga suasana tetap kondusif.