Jimly Sebut Presiden Bebas Pilih Wapres Pengganti Gibran

JAKARTA — Jimly Asshiddiqie menyatakan presiden dapat mengusulkan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari luar partai pengusung, karena UUD 1945 tidak mencantumkan syarat asal partai. Pernyataan pakar hukum tata negara itu disampaikan di Jakarta, Jumat (13/11/2026), saat polemik aturan pencalonan mencuat.

Menurut Jimly, presiden mengajukan dua nama kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang kemudian memilih wakil presiden untuk mengisi kekosongan. Tafsir ini membuka kemungkinan calon berasal dari partai koalisi, partai di luar koalisi, maupun kalangan nonpartai.

Pasal 8 ayat (2) jadi rujukan Jimly

Jimly menjelaskan perdebatan muncul karena isi UUD 1945 berbeda dengan penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Penjelasan UU MD3 menyebut calon yang diusulkan presiden harus berasal dari partai pengusung.

Namun, menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, syarat tersebut tidak tertulis dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pasal itu mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden.

“Di Pasal 8 ayat (2), dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kalimatnya begitu, jadi tidak ada syarat partai di situ,” kata Jimly.

Bagi proses pengisian jabatan, perbedaan tafsir ini menentukan siapa yang bisa masuk daftar calon. Jika pandangan Jimly digunakan, presiden tidak dibatasi untuk memilih tokoh dari partai yang mendukungnya saat pemilihan presiden. MPR tetap memilih dari dua nama yang diajukan.

Aturan kekosongan dua jabatan berbeda

Jimly menilai penjelasan UU MD3 keliru karena menyamakan kekosongan jabatan wakil presiden dengan keadaan ketika presiden dan wakil presiden sama-sama tidak dapat menjalankan tugas. Menurut dia, kedua situasi itu memiliki dasar konstitusional yang berbeda.

Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur kekosongan kedua jabatan sekaligus. Dalam keadaan itu, tugas kepresidenan sementara dijalankan triumvirat, yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ketentuan pengusulan dari partai politik berlaku pada skenario tersebut, kata Jimly.

Sementara itu, dalam kekosongan kursi wakil presiden saja, presiden tetap menjabat. Karena itu, Jimly merujuk Pasal 8 ayat (2), yang memuat mekanisme pengajuan dua nama oleh presiden kepada MPR tanpa menyebut keharusan calon berasal dari partai pengusung.

Ia menyampaikan pandangan tersebut setelah menjadi narasumber diskusi publik Sosialisme Islam di DPP PKB, Jakarta. “(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?” ujar Jimly.