Sosialisme Islam Cak Imin Dorong Reforma Agraria

JAKARTA — Sosialisme Islam, menurut Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, harus mendorong perubahan yang membuka akses tanah dan modal bagi rakyat miskin. Ia menyampaikan gagasan itu dalam Dialog Publik Sosialisme Islam di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat.

Dampaknya menyentuh petani kecil dan warga yang terjerat pinjaman online: Cak Imin meminta kebijakan mengatasi akar kemiskinan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan. Ia menyoroti Undang-Undang Reforma Agraria sebagai salah satu langkah yang diharapkan membuka akses masyarakat miskin terhadap tanah.

Dalam acara itu, Cak Imin mengatakan pendekatan pembangunan selama 25 tahun terakhir belum menuntaskan persoalan kemiskinan. Ia juga menilai fokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun sebelumnya belum cukup menjawab akar masalah.

Sosialisme Islam dan akses tanah

Cak Imin menyebut ketimpangan kepemilikan tanah serta terbatasnya akses keuangan dan permodalan sebagai persoalan yang perlu ditangani lewat perubahan struktural. Gagasan sosialisme Islam, menurutnya, menjadi landasan untuk memperjuangkan keadilan sosial dan memperkuat kemandirian rakyat.

“Kita tidak ingin masalah kemiskinan di negeri ini terus dibiarkan menjadi takdir. Kita ingin perubahan struktural yang lebih adil dengan menyelesaikan akar masalahnya, seperti kepemilikan tanah dan akses terhadap keuangan serta permodalan,” ujar Cak Imin.

Ia menyampaikan DPR RI baru-baru ini menghasilkan Undang-Undang Reforma Agraria setelah melalui perjuangan yang tidak mudah. Para aktivis, kata dia, menyebut undang-undang itu sebagai kesuksesan reformasi kedua.

Cak Imin juga mengatakan Presiden Prabowo membentuk Badan Reforma Agraria (BRAN) sekitar sebulan lalu. Ia berharap kebijakan baru itu membuat akses masyarakat miskin terhadap tanah lebih terbuka.

Persoalan petani dengan lahan kurang dari setengah hektare, menurut Cak Imin, belum terselesaikan selama 30 tahun terakhir. Ia menilai sertifikasi tanah pada era Jokowi pun belum menjawab tantangan tersebut. Harapannya, reforma agraria dapat memperkuat posisi tawar petani dan mengembalikan tanah kepada petani serta rakyat.

Pinjol disebut masalah struktural

Cak Imin, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, menyoroti pinjaman online atau pinjol sebagai tekanan baru bagi warga. Ia membandingkannya dengan rentenir yang lebih dikenal pada masa lalu dan menyebut jerat pinjol telah meluas di lingkungan masyarakat.

Persoalan itu berpengaruh langsung pada kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dan memperoleh pendapatan. Karena itu, ia meminta akses pendapatan masyarakat menjadi perhatian bersama, bersamaan dengan upaya memperbaiki ketimpangan tanah dan permodalan.

Dalam acara tersebut, Cak Imin menjelaskan sosialisme Islam bukan komunisme atau ideologi kiri ekstrem. Ia menyebut gagasan itu berangkat dari ajaran Al-Qur’an dan sunnah, dengan tujuan agar kebijakan politik berpihak kepada rakyat.

Ia mengatakan gagasan tersebut kembali dibicarakan setelah berdiskusi dengan kader di daerah. Menurutnya, istilah seperti keadilan dan pemerataan sering kehilangan arti jika tidak diwujudkan dalam kebijakan nyata.

Ia juga mengaitkannya dengan tradisi saudagar santri dan Nahdlatut Tujjar, Sarekat Islam, pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto, serta keputusan Munas Alim Ulama NU 2017 tentang larangan monopoli tanah.

Cak Imin menegaskan perjuangan itu perlu menunjukkan siapa yang menikmati hasil kebijakan dan siapa yang menanggung dampak ketidakadilan. “Rakyat sudah bosan mendengar kata keadilan. Maka kita tidak sekadar menjanjikan keadilan. Kita tunjukkan siapa yang menikmati, siapa yang menanggung, lalu kita ubah bersama. Islam tidak pernah netral terhadap ketidakadilan,” ujar Ketua Umum PKB tersebut.