JAKARTA — Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar meminta seluruh partai politik bergerak bersama mewujudkan “Prabowonomics”, arah ekonomi konstitusi yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Caranya: meninjau ulang dan merevisi 108 undang-undang dalam waktu dekat.
“Saya akan terus merayu semua pihak, mengajak semua partai, mari kita sukseskan ekonomi konstitusi atau Prabowonomics ini dengan mengubah 108 undang-undang,” kata Cak Imin usai melepas 7.500 peserta PKB Run di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (26/7).
Gagasan Prabowonomics memerlukan reformasi regulasi besar-besaran.
Cak Imin menyebut beberapa produk hukum yang menjadi prioritas perubahan: Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ia menganggap ketiga aturan tersebut bertentangan dengan semangat pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan yang menjadi core dari konsep pemerintah.
Reformasi UU bukan satu-satunya pilar. Cak Imin juga menekankan urgensi memperkuat politik anggaran yang tajam dan langsung menyentuh masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus didesain sedemikian rupa agar manfaatnya terasa nyata oleh rakyat di lapangan, bukan menumpuk di proyek besar yang jauh dari kehidupan sehari-hari.
Ketua PKB itu mencontohkan prioritas penggunaan APBN yang dimaksud: pembangunan jembatan untuk anak-anak sekolah di daerah terpencil agar mereka tidak perlu basah-basahan saat berangkat sekolah, percepatan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang sudah rusak, dan penguatan program kewirausahaan masyarakat.
“Kebijakan APBN Pak Prabowo harus diperbesar untuk yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Itu yang disebut ekonomi konstitusi,” jelasnya.
Tiga Agenda Besar Prabowonomics
Cak Imin menjabarkan Prabowonomics berdiri di atas tiga agenda utama. Pertama adalah evaluasi dan perubahan ratusan produk hukum yang dianggap menghambat visi kesejahteraan. Kedua, perkuat politik anggaran yang pro-rakyat dan presisi sasaran. Ketiga — meski belum didetail — adalah implementasi ekonomi keadilan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat.
Langkah pertama memang yang paling mendesak. Dari 108 regulasi yang menjadi target, Cak Imin fokus pada aturan-aturan yang dirasa krusial dan paling menghambat momentum ekonomi. Selain tiga undang-undang yang disebut, masih ada sejumlah produk hukum lain yang perlu diselaraskan kembali agar tidak bertentangan dengan asas keadilan ekonomi berbasis konstitusi.
Komitmen PKB ini sejalan dengan pernyataan Cak Imin sebelumnya bahwa konsep Prabowonomics dapat menjadi landasan pembangunan nasional yang konsisten dengan amanat konstitusi. Partai koalisi pengusung Prabowo ini melihat peluang melalui reformasi regulasi dan kebijakan anggaran untuk menghadirkan keadilan ekonomi yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan mengajak partai-partai lain — baik dari koalisi pemerintah maupun oposisi — Cak Imin mencoba membangun momentum legislatif yang kuat.
Revisi 108 UU dalam satu periode pemerintahan bukan angka kecil; dibutuhkan koordinasi DPR, Pemerintah, dan dukungan lintas partai agar target tersebut realistis tercapai.
Langkah ini menunjukkan PKB menempatkan Prabowonomics sebagai prioritas strategis yang akan mendefinisikan arah ekonomi nasional di tahun-tahun mendatang.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.