Cak Imin Ajak Parpol Ramai-ramai Dukung Prabowonomics, Lewat Revisi 108 UU

JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengajak seluruh partai bersatu mendukung “Prabowonomics” melalui revisi besar-besaran 108 undang-undang. Pernyataan Cak Imin ini disampaikan usai melepas 7.500 pelari dalam PKB Run 2026 di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada Minggu, 26 Juli 2026.

Cak Imin membeberkan tiga agenda utama agar Prabowonomics—konsep ekonomi konstitusi presiden Prabowo Subianto—dapat berjalan optimal. Agenda pertama yang paling mendesak adalah mengevaluasi ratusan produk hukum yang dinilai menghambat visi kesejahteraan rakyat.

“Prabowonomics atau ekonomi konstitusi itu ada tiga hal yang harus segera ditindaklanjuti. Yang pertama, me-review dan mengubah 108 undang-undang. Saya akan terus merayu semua pihak, mengajak semua partai, mari kita sukseskan ekonomi konstitusi atau Prabowonomics ini dengan mengubah 108 undang-undang,” ujar Cak Imin.

Undang-undang Mana Saja yang Jadi Target Revisi?

Dari 108 regulasi yang menjadi target, Cak Imin menyoroti beberapa beleid krusial. Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), hingga Undang-Undang Lingkungan Hidup dianggap perlu diselaraskan agar tidak bertentangan dengan asas keadilan ekonomi.

Menurut Cak Imin, ketiga agenda harus ditumpukan pada fondasi konstitusi. Revisi regulasi ini bukan hanya soal mengubah pasal, melainkan memastikan setiap aturan mendorong kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar.

Anggaran Negara Harus Pro-Rakyat

Agenda kedua Prabowonomics menekankan pentingnya politik anggaran yang tajam dan menguntungkan rakyat. Cak Imin menekankan APBN yang digagas Presiden Prabowo harus didesain sedemikian rupa agar manfaatnya langsung menyentuh kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput.

Dia memberi contoh konkret alokasi dana negara. Jembatan untuk anak sekolah di pelosok agar keselamatan mereka terjamin. Perbaikan fasilitas pendidikan. Suntikan modal bagi kewirausahaan masyarakat. Itulah prioritas nyata.

“Pokoknya kebijakan APBN Pak Prabowo harus diperbesar untuk yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Itulah yang disebut ekonomi konstitusi,” tegasnya.

Reformasi Hukum dan Belanja Negara Harus Berjalan Bersama

Cak Imin meyakini perpaduan antara keberanian mereformasi instrumen hukum dan alokasi belanja negara yang merakyat akan membuat Prabowonomics bukan sekadar jargon dalam kampanye politikHubungan antara ketiga agenda tersebut saling kait-mengikat.

Revisi 108 undang-undang akan membuka ruang bagi investasi dan usaha yang lebih sehat. APBN yang tepat sasaran memastikan hasil reformasi hukum itu dirasakan langsung oleh rakyat kecil.

Langkah Cak Imin mengajak seluruh partai menunjukkan upaya PKB menempatkan diri sebagai pendorong utama agenda ekonomi konstitusi di legislatif. Dengan dukungan lintas partai, kesempatan merevisi 108 undang-undang dalam periode Presiden Prabowo menjadi lebih realistis, meski tantangan politis di DPR tetap signifikan mengingat komposisi kursi yang beragam.