Cak Imin Ajak Prabowo Revisi 108 UU Demi Kedaulatan Ekonomi

JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa mencatat sedikitnya 108 undang-undang yang perlu direvisi agar kedaulatan ekonomi Indonesia benar-benar terwujud. Ajakan itu dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, di acara Hari Lahir ke-28 PKB di Jakarta Convention Center (JCC) pada Kamis malam (23/7) dengan Presiden Prabowo Subianto hadir.

Cak Imin menyebut revisi masif terhadap kerangka regulasi itu sebagai langkah konkret untuk mewujudkan “Prabowonomics”—konsep ekonomi yang berpihak pada rakyat dan memberdayakan kekayaan nasional untuk kesejahteraan bersama.

“Pak Presiden, PKB mencatat paling tidak ada 108 undang-undang yang harus kita perbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan,” tegasnya dalam sambutannya.

Undang-Undang Prioritas untuk Diubah

Cak Imin merinci beberapa UU krusial yang menjadi fokus perubahan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Kedua sektor ini dinilai vital untuk mengelola dan mengoptimalkan kekayaan alam demi kemakmuran bangsa.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Cak Imin menekankan bahwa perubahan Omnibus Law juga termasuk dalam daftar prioritas.

“Semua harus diubah, dan ini kami ajak semua pihak untuk berpikir itu agar menyesuaikan dengan kekuatan yang sedang kita bangun untuk berdiri di atas kaki sendiri,” tegas Cak Imin.

Fondasi Kebijakan Ekonomi Baru

Menurut Cak Imin, perubahan undang-undang dan regulasi terkait adalah kelanjutan dari komitmen Presiden Prabowo dan PKB untuk mewujudkan negeri yang kaya namun dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Ia menekankan bahwa kerangka hukum yang ada saat ini perlu diselaraskan dengan visi besar pembangunan ekonomi yang inklusif.

“Perubahan undang-undang dan berbagai regulasinya adalah langkah berikutnya dari komitmen Bapak Presiden dan komitmen PKB untuk terus mewujudkan negeri yang kaya ini dinikmati oleh rakyatnya sendiri,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

Paradigma Ekonomi yang Bergeser

Cak Imin mengungkapkan bahwa selama sekitar 25 tahun terakhir, pemerintah bersama legislatif telah membuat berbagai kebijakan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Namun, menurutnya, pertumbuhan itu tidak selalu seiring dengan pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

“Arah baru ekonomi ini tidak boleh berhenti,” kata Cak Imin. Ia menekankan bahwa PKB siap terus mendampingi Prabowo dalam mewujudkan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat kecil.

PKB juga menyetujui kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam sebagai salah satu cara utama untuk menegakkan kedaulatan ekonomi. Cak Imin yakin bahwa orientasi ekonomi baru ini bukan sekadar retorika, melainkan telah dimulai dengan upaya-upaya konkret dari pemerintahan Prabowo.

“Kita sudah lama merindukan ini dan kita menyaksikan kebijakan Bapak Presiden sudah nyata di depan mata dengan berbagai upaya-upaya konkret yang kita saksikan,” katanya, mengajak semua partai untuk bersama-sama melakukan perubahan regulasi menyeluruh demi kesejahteraan bangsa.