Sabtu, 21 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Teguh Yuwono Beber Pilihan Cawapres Prabowo, Ini Kata Kuncinya

Teguh Yuwono Beber Pilihan Cawapres Prabowo, Ini Kata Kuncinya
Teguh Yuwono Beber Pilihan Cawapres Prabowo, Ini Kata Kuncinya

JAKARTA — Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Teguh Yuwono membeberkan tiga pilihan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pilihannya bergantung pada tujuan Presiden Prabowo Subianto: cari aman atau cari rasional.

Menurut Teguh, bila Presiden ingin nyaman dan aman, ambillah cawapres dari unsur partai politik sendiri atau koalisi. Tapi kalau mau rasional, pilihannya jatuh ke profesional nonpartai atau unsur keterwakilan daerah.

Pernyataan itu disampaikan Teguh saat membahas bursa cawapres yang kini ramai dibicarakan publik. Ia melihat Presiden punya ruang lebar menentukan arah, tanpa harus terpaku pada satu skenario politik.

Tiga Pintu Pilihan Cawapres Prabowo

Teguh menjelaskan, Prabowo boleh mengambil wapres dari partai koalisi, partai nonkoalisi, atau unsur keterwakilan daerah, yakni empat Pimpinan DPD RI.

“Kalau mau rasional, pilih profesional nonpartai atau unsur keterwakilan daerah,” kata Teguh Yuwono.

Ia menegaskan, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. “Itu hak prerogratif presiden dalam menentukan 2 nama,” paparnya.

Jadwalnya sudah jelas. Presiden akan mengirimkan dua nama ke MPR RI pada 25 November 2026. Tenggat itu membuat bursa cawapres bukan lagi wacana panjang, melainkan keputusan yang harus segera diambil.

Jangan Cuma Pikirkan Stabilitas Politik

Guru Besar yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Undip ini menambahkan, Presiden jangan hanya mempertimbangkan aspek stabilitas politik dari partai koalisi atau nonkoalisi.

Artinya, pilihan cawapres tidak sekadar soal bagi-bagi kursi atau menjaga koalisi tetap guyub. Ada ukuran lain yang menurut Teguh perlu masuk hitungan, terutama soal kompetensi dan keterwakilan.

Pandangan itu masuk akal di tengah situasi politik yang menuntut pemerintahan stabil, tapi juga dituntut menjawab persoalan daerah. Dua kepentingan itu kerap berbenturan.

Hak Prerogatif yang Diuji

Bagi Prabowo, mengirim dua nama ke MPR pada 25 November 2026 adalah ujian pertama. Sebab hak prerogatif hanya berlaku saat nama diteken. Setelah itu, DPR dan publik yang menilai.

Kalau memilih dari partai koalisi, Presiden mendapat jaminan dukungan politik, tapi menanggung risiko dianggap mengulang pola transaksi kekuasaan. Kalau memilih dari DPD, ia mendapat legitimasi keterwakilan daerah, tapi harus menghadapi resistensi partai.

Pilihan ketiga, profesional nonpartai, memberi kesan merangkul kompetensi. Namun, pilihan itu tidak otomatis aman karena tanpa mesin partai, dukungan politik di Senayan bisa rapuh.

Pakar otonomi daerah sebelumnya juga menyebut wapres harus paham persoalan daerah. Persoalan yang sama diangkat akademisi Aceh, yang menilai cawapres perlu merepresentasikan kepentingan wilayah.

Karena itu, bagi pembaca yang mengikuti dinamika pemerintahan, perdebatan ini bukan soal nama semata. Cawapres menentukan arah kebijakan yang menyentuh layanan publik, anggaran daerah, dan program pembangunan di tiap provinsi.

Dampak bagi Arah Pemerintahan

Bila Prabowo memilih figur dari DPD, empat pimpinan lembaga itu punya panggung politik baru. DPD selama ini sering dinilai minim pengaruh. Mengirim salah satu pimpinannya ke kursi wapres bisa mengubah posisi lembaga itu di mata publik.

Sebaliknya, memilih dari koalisi akan menjaga stabilitas, tapi memperbesar peluang kritik soal politik balas budi. Sementara profesional nonpartai butuh restu partai agar tidak menjadi wapres tanpa dukungan parlemen.

Teguh tidak merinci siapa nama yang layak. Ia hanya memberi kerangka berpikir: pilihan aman atau pilihan rasional. Presiden yang menentukan, rakyat yang menilai hasilnya. Tanggal 25 November 2026 jadi penentu arah itu.

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →