Sabtu, 21 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Cawapres Prabowo: Pilihan Aman Parpol, Rasional Profesional

Cawapres Prabowo
Cawapres Prabowo

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mengirim dua nama calon wakil presiden ke MPR RI pada 25 November 2026. Pengamat politik Universitas Diponegoro, Prof Teguh Yuwono, menilai Presiden punya dua jalur pilihan yang konsekuensinya berbeda: mengambil kader partai politik demi kenyamanan, atau tokoh profesional dan keterwakilan daerah demi simpati publik.

Menurut Teguh, pilihan dari parpol akan terasa lebih aman secara politik. Prabowo bisa mengambil dari partainya sendiri atau anggota koalisi. Tapi ada konsekuensi yang perlu ditimbang.

“Kalau mau rasional, pilih profesional nonpartai atau unsur keterwakilan daerah,” ujar Teguh Yuwono, Sabtu (21/11/2026).

Pernyataan itu menegaskan bahwa bursa cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka masih terbuka. Teguh menilai Prabowo boleh mengambil wapres dari partai koalisi, nonkoalisi, atau unsur keterwakilan daerah. Yang terakhir merujuk pada empat Pimpinan DPD RI.

Empat pimpinan DPD RI saat ini adalah Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin, serta tiga Wakil Ketua: GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung. Teguh menilai mereka tokoh yang mengakar di daerah, memahami persoalan wilayah, dan tahu prioritas apa yang perlu disentuh saat ini.

Hak prerogatif presiden

Teguh menegaskan penetapan dua nama cawapres sepenuhnya berada di tangan Presiden. Mekanisme itu disebutnya sebagai hak prerogatif presiden dalam menentukan dua nama.

Karena itu, ia mendorong Prabowo tidak hanya mempertimbangkan aspek stabilitas politik dari partai koalisi atau nonkoalisi. Ada pertimbangan lain yang lebih berdampak pada penerimaan publik.

“Kalau ingin mendapat simpati publik, sebaiknya bukan partai, tetapi mengambil aspek kedua, yaitu kalangan profesional atau tokoh daerah,” ujarnya.

Dua jalur itu memberi gambaran berbeda. Pilihan parpol menawarkan dukungan mesin partai yang sudah teruji. Pilihan profesional atau tokoh daerah menawarkan kedekatan dengan kebutuhan warga di luar struktur partai.

Artinya bagi publik dan arah pemerintahan

Bagi pembaca, keputusan ini bukan sekadar urusan elite. Sosok wapres ikut menentukan arah kebijakan yang menyentuh urusan sehari-hari: anggaran daerah, program pembangunan, sampai cara pemerintah menyerap aspirasi wilayah.

Bila Prabowo memilih tokoh profesional nonpartai, publik bisa membaca sinyal bahwa kompetensi teknis jadi prioritas. Bila memilih unsur keterwakilan daerah, sinyalnya adalah penguatan suara wilayah dalam pengambilan keputusan di tingkat pusat. Bila memilih kader parpol, prioritasnya adalah menjaga kestabilan koalisi.

Ketiga opsi itu punya risiko politik masing-masing. Pilihan parpol berpotensi memicu tudingan bagi-bagi kekuasaan. Pilihan nonpartai bisa memicu gesekan dengan partai pendukung. Pilihan tokoh daerah menuntut penyesuaian cepat dengan mesin pemerintahan pusat.

Teguh tidak merinci nama kandidat yang ia usulkan. Ia berbicara pada tataran kriteria: parpol untuk kenyamanan politik, profesional dan tokoh daerah untuk rasionalitas.

Tenggat 25 November

Tenggat 25 November 2026 menjadi penentu. Presiden akan mengirim dua nama ke MPR RI, dan publik menunggu apakah kriteria yang disorot pengamat itu benar-benar dipakai.

Sejauh ini belum ada nama resmi yang diumumkan. Dinamika politik di sekitar Istana dan partai koalisi masih berjalan menuju tanggal tersebut.

Yang jelas, menurut Teguh, pilihan itu tetap berada di tangan Presiden. “Itu hak prerogatif presiden dalam menentukan dua nama,” katanya.

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →