Kamis, 19 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Ketua PWNU Kalbar Usulkan Cawapres Prabowo dari Nonpartai, Pimpinan DPD Bisa Jadi Alternatif

Ketua PWNU Kalbar Usulkan Cawapres Prabowo dari Nonpartai, Pimpinan DPD Bisa
Ketua PWNU Kalbar Usulkan Cawapres Prabowo dari Nonpartai, Pimpinan DPD Bisa

JAKARTA — Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat, Prof. M. Syarif, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto memilih calon wakil presiden dari kalangan profesional nonpartai politik. Usulan itu disampaikan setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan wakil presiden.

Menurut Syarif, pengisian kursi wakil presiden tidak boleh menjadi ajang tawar-menawar elite politik. Ia menilai kepentingan rakyat harus tetap di atas segalanya dalam setiap keputusan.

“Pesan saya untuk semua rakyat. Kepentingan rakyat tidak harus jadi korban kepentingan sekelompok orang atau politik tertentu,” kata Syarif, Rabu (19/11/2026).

Ia menyoroti risiko politisasi bila figur yang dipilih berasal dari partai. Sistem multipartai di Indonesia, kata dia, membuat keputusan semacam itu berpotensi memicu dinamika di internal koalisi maupun dalam hubungan politik dengan pemerintah.

Mekanisme konstitusi jadi rujukan

Syarif menjelaskan, tata cara pengisian jabatan wakil presiden sudah diatur dalam konstitusi. Presiden mengajukan dua nama, lalu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menentukan dan memilih penggantinya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya proses yang bersih dari kompromi kepentingan sesaat. Seleksi terbuka atas dua nama yang diajukan presiden dinilai menjadi kunci agar hasilnya diterima publik.

Syarif lantas menyebut sosok pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan. Menurutnya, figur dari lembaga legislatif itu bisa membawa warna berbeda dalam pemerintahan.

Usulan itu muncul saat sejumlah nama mulai ramai dibicarakan sebagai kandidat pendamping Prabowo. Perhatian publik kini tertuju pada siapa dua nama yang akan diajukan presiden ke MPR.

Bagi masyarakat, keputusan ini bukan perkara elite semata. Wakil presiden ikut menentukan arah kebijakan yang menyentuh harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan layanan publik sehari-hari. Pergantian di kursi nomor dua juga memengaruhi stabilitas program pemerintah yang sedang berjalan.

Posisi NU sebagai organisasi keagamaan terbesar membuat suara Syarif punya bobot tersendiri di ruang publik. PWNU Kalimantan Barat adalah salah satu struktur wilayah NU yang aktif menyoroti isu kebangsaan.

Syarif menegaskan, usulannya bukan soal siapa orangnya, melainkan soal kepentingan siapa yang diwakili. Ia ingin memastikan proses pengisian jabatan wakil presiden tidak berhenti pada pembagian kekuasaan antarpartai.

Ia juga mengingatkan agar dinamika politik di koalisi tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Hubungan antara istana dan partai pendukung, kata dia, harus tetap sehat demi kelancaran program pembangunan.

Dengan konstitusi sebagai pegangan, Syarif berharap MPR bekerja transparan saat memilih. Ia menilai dua nama yang diajukan presiden sebaiknya punya rekam jejak jelas dan tidak terikat kepentingan kelompok tertentu.

“Kepentingan rakyat tidak harus jadi korban kepentingan sekelompok orang atau politik tertentu,” ujarnya menegaskan.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →