Kamis, 19 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

RUU Perampasan Aset Siap Paripurna, Dasco: 87 Kali Serap Aspirasi

RUU Perampasan Aset Siap Paripurna, Dasco
RUU Perampasan Aset Siap Paripurna, Dasco

JAKARTA — Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset siap dibawa ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil Komisi III DPR bersama pemerintah dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2025).

Artinya, aturan yang menjadi rujukan negara untuk merampas harta hasil kejahatan, termasuk korupsi, kini tinggal selangkah lagi berlaku. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan kepastian jadwal paripurna tersebut seusai rapat panitia kerja terakhir RUU itu.

Menurut Dasco, pengesahan akan dilakukan pada rapat paripurna terdekat. Politikus Fraksi Gerakan Indonesia Raya itu memimpin langsung rapat pengambilan keputusan tingkat I di ruang rapat Badan Legislasi DPR.

87 kali serap aspirasi masyarakat

Dasco mengungkapkan, Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) sebanyak 87 kali selama membahas RUU ini. Forum itu melibatkan berbagai lapisan masyarakat, organisasi, dan pihak lain untuk menyerap aspirasi.

“Pada hari ini, Komisi III DPR dan pihak pemerintah telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam finalisasi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dan akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Dasco.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang mendukung proses pembentukan beleid tersebut. Menurutnya, dukungan itu membuat rancangan undang-undang bisa diselesaikan dengan baik.

Pemerintah ikut menyetujui

Dari sisi pemerintah, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menyatakan persetujuan agar RUU itu diteruskan ke pembicaraan tingkat II. Ia mewakili Presiden dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR.

Eddy menilai perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku menjadi bagian penting upaya negara menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi. Kejahatan itu, katanya, berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional dan menimbulkan kerugian negara.

RUU ini tidak hanya menyasar korupsi. Aturan juga mencakup perampasan aset terkait tindak pidana narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, serta sejumlah kejahatan lain.

397 daftar inventarisir masalah

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, yang juga Ketua Panja RUU Perampasan Aset, melaporkan pihaknya telah membahas 397 daftar inventarisir masalah (DIM). Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Halaman:12Semua Halaman

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →