JAKARTA — Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan GEBER PK 2027, program penguatan pengawasan dan pelindungan konsumen sektor keuangan digital. Langkah ini diambil setelah Indonesia Anti-Scam Center (IASC) menerima lebih dari 702.000 laporan penipuan transaksi keuangan hingga Oktober 2026.
Dari laporan itu, otoritas berhasil memblokir dana Rp825 miliar dan mengembalikan Rp207 miliar kepada korban. Angkanya besar. Dan itulah yang mendorong BI-OJK bergerak lebih awal.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyebut digitalisasi transaksi yang melesat harus diimbangi sistem pelindungan yang andal. Penggunaan QRIS kini menjangkau lebih dari 70 juta pengguna dan 49 juta pedagang, dengan volume akumulasi melampaui 20 miliar transaksi.
“Membangun kepercayaan membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi menghancurkannya hanya membutuhkan beberapa detik, dan memperbaikinya membutuhkan waktu yang sangat lama,” ujar Filianingsih dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Ia menegaskan kepercayaan adalah infrastruktur tak terlihat yang menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi digital. Tanpa itu, transaksi digital hanya soal waktu sebelum kehilangan penggunanya.
Indeks Keberdayaan Konsumen Masih Kritis
Survei Nasional Pelindungan Konsumen Sistem Pembayaran (IKK-SP) 2026 mencatat Indeks Keberdayaan Konsumen sebesar 77,03 persen. Naik 12,36 poin dibandingkan 2023.
Trennya positif. Tapi kategori keberdayaan itu masih masuk level kritis. Artinya, edukasi dan intervensi mesti lebih tajam serta terarah ke masyarakat.
Angka itu menjelaskan mengapa GEBER PK 2027 mengangkat tema “Towards Impactful Consumer Protection” dengan tiga pilar penguatan. Pilar pertama, Konsumen Berdaya (Empowered Consumers), mendorong konsumen mengenali risiko, menentukan tindakan aman, dan memahami hak serta jalur bantuan.
Kampanye preventifnya memakai slogan “Kalau Ragu, Stop Dulu” sebagai pengingat agar masyarakat tak mudah terjebak rekayasa sosial maupun penipuan digital.
Pilar kedua, Pelindungan Semakin Kuat (Stronger Protection), menuntut pertanggungjawaban penuh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Prinsip pelindungan harus diterapkan sejak tahap desain produk sampai penanganan pengaduan yang tuntas.
Pilar ketiga, Ekosistem Berkolaborasi (Collaborative Action), membangun sinergi lintas sektor. Kementerian/lembaga, otoritas, asosiasi industri seperti ASPI, Perbanas, dan AFTECH, akademisi, media, hingga kantor perwakilan daerah duduk dalam satu meja.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah