Kamis, 19 November 2026 WIB
EKONOMI

GEBER PK 2027: BI-OJK Akui 702 Ribu Laporan Penipuan

Peluncuran GEBER PK 2027 oleh BI dan OJK Jakarta
Sharing BI dan OJK dalam peluncuran program pelindungan konsumen GEBER PK 2027

JAKARTA — Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan GEBER PK 2027, program penguatan pengawasan dan pelindungan konsumen sektor keuangan digital. Langkah ini diambil setelah Indonesia Anti-Scam Center (IASC) menerima lebih dari 702.000 laporan penipuan transaksi keuangan hingga Oktober 2026.

Dari laporan itu, otoritas berhasil memblokir dana Rp825 miliar dan mengembalikan Rp207 miliar kepada korban. Angkanya besar. Dan itulah yang mendorong BI-OJK bergerak lebih awal.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyebut digitalisasi transaksi yang melesat harus diimbangi sistem pelindungan yang andal. Penggunaan QRIS kini menjangkau lebih dari 70 juta pengguna dan 49 juta pedagang, dengan volume akumulasi melampaui 20 miliar transaksi.

“Membangun kepercayaan membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi menghancurkannya hanya membutuhkan beberapa detik, dan memperbaikinya membutuhkan waktu yang sangat lama,” ujar Filianingsih dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Ia menegaskan kepercayaan adalah infrastruktur tak terlihat yang menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi digital. Tanpa itu, transaksi digital hanya soal waktu sebelum kehilangan penggunanya.

Indeks Keberdayaan Konsumen Masih Kritis

Survei Nasional Pelindungan Konsumen Sistem Pembayaran (IKK-SP) 2026 mencatat Indeks Keberdayaan Konsumen sebesar 77,03 persen. Naik 12,36 poin dibandingkan 2023.

Trennya positif. Tapi kategori keberdayaan itu masih masuk level kritis. Artinya, edukasi dan intervensi mesti lebih tajam serta terarah ke masyarakat.

Angka itu menjelaskan mengapa GEBER PK 2027 mengangkat tema “Towards Impactful Consumer Protection” dengan tiga pilar penguatan. Pilar pertama, Konsumen Berdaya (Empowered Consumers), mendorong konsumen mengenali risiko, menentukan tindakan aman, dan memahami hak serta jalur bantuan.

Kampanye preventifnya memakai slogan “Kalau Ragu, Stop Dulu” sebagai pengingat agar masyarakat tak mudah terjebak rekayasa sosial maupun penipuan digital.

Pilar kedua, Pelindungan Semakin Kuat (Stronger Protection), menuntut pertanggungjawaban penuh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Prinsip pelindungan harus diterapkan sejak tahap desain produk sampai penanganan pengaduan yang tuntas.

Pilar ketiga, Ekosistem Berkolaborasi (Collaborative Action), membangun sinergi lintas sektor. Kementerian/lembaga, otoritas, asosiasi industri seperti ASPI, Perbanas, dan AFTECH, akademisi, media, hingga kantor perwakilan daerah duduk dalam satu meja.

Jalur Sengketa Diperluas ke LAPS SJK

Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen (DSPK) BI Sally Marintan Hutapea menjelaskan perluasan cakupan LAPS-SK. Mekanisme ini menjembatani penanganan sengketa keperdataan di sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran secara terpadu di luar pengadilan.

“Kami telah melakukan penguatan kerangka PBI dan PADG Pelindungan Konsumen Bank Indonesia untuk mengantisipasi risiko baru dan juga mencakup penyelesaian sistem pembayaran melalui LAPS SJK yang akan menjadi momentum penting untuk menghubungkan edukasi, pencegahan, penanganan pengaduan, hingga penyelesaian,” ungkap Sally.

Lewat LAPS-SK, pengaduan perdata yang buntu di tingkat internal penyelenggara (Internal Dispute Resolution/IDR) bisa diselesaikan tanpa harus langsung masuk pengadilan. Konsumen mendapat jalur resmi yang lebih murah dan cepat.

Bagi pemakai QRIS, dompet digital, dan layanan pinjaman online, perubahan ini berarti sengketa tak lagi berhenti di call center. Ada jenjang penyelesaian yang lebih tinggi ketika penyelenggara gagal menanggapi.

Pengaduan Itu Terlambat

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK Dicky Kartikoyono menilai mitigasi dan pelindungan tak boleh hanya berfokus pada penanganan setelah masalah muncul.

“Pengaduan adalah titik ketika konsumen sudah mengalami masalah, itu terlambat. Pelindungan yang efektif itu bekerja jauh sebelum itu, harus lebih proaktif di depan,” kata Dicky.

Ia juga mengingatkan pelindungan konsumen adalah tugas bersama yang menuntut komitmen kolektif industri dan regulator, bukan beban satu lembaga.

Dengan dimulainya rangkaian GEBER PK 2027, BI dan OJK menargetkan ekosistem keuangan digital nasional lebih tangguh dan inklusif, serta memberi pelindungan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Beban kerjanya tetap terukur. Dari lebih 702.000 laporan penipuan, dana yang kembali ke korban baru Rp207 miliar — sekitar seperempat dari Rp825 miliar yang berhasil diblokir.

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair