JAKARTA — Perluasan layanan LAPS SJK memberi konsumen jalur penyelesaian sengketa dengan penyelenggara sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan Bank Indonesia. OJK dan BI menandatangani petunjuk pelaksanaan bersama pada Selasa (17/11/2026) untuk memperkuat koordinasi penanganan sengketa sektor keuangan.
Bagi konsumen, langkah ini membuka pilihan setelah pengaduan kepada penyedia layanan tidak mencapai kesepakatan. Namun, pengaduan tetap harus lebih dulu ditangani oleh pelaku usaha melalui mekanisme internal.
LAPS SJK menjangkau sengketa sistem pembayaran
OJK dan BI memperluas cakupan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) hingga mencakup industri sistem pembayaran. Kesepakatan kedua otoritas mengatur tata cara kerja sama dan koordinasi dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan perluasan itu diharapkan mempercepat penyelesaian sengketa dan mengurangi potensi kerugian masyarakat.
“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen, kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan,” kata Dicky dalam keterangan resminya, Selasa (17/11/2026).
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan petunjuk bersama itu memperkuat koordinasi kedua otoritas dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai kewenangan masing-masing. OJK dan BI juga menyatakan akan terus meningkatkan sinergi untuk mendukung pelindungan konsumen sektor keuangan.
Pengaduan harus melalui pelaku usaha lebih dulu
Jalur penyelesaian sengketa dimulai dari pelaku usaha sektor keuangan (PUSK), yang menjadi lini pertama pelindungan konsumen. Konsumen perlu mengajukan pengaduan melalui mekanisme internal atau Internal Dispute Resolution (IDR), yakni proses penanganan keluhan di perusahaan penyedia layanan.
Jika pengaduan yang mengandung sengketa tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melanjutkan perkara ke LAPS SJK melalui External Dispute Resolution (EDR), yaitu penyelesaian di luar mekanisme internal, sesuai persyaratan yang berlaku. Konsumen juga dapat menempuh jalur pengadilan.
Ruang lingkup LAPS SJK mencakup sengketa keperdataan yang sudah melewati penanganan internal, tetapi belum menghasilkan kesepakatan. Sengketa itu juga tidak boleh sedang diproses atau telah diputus pengadilan, arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lain.
Untuk konsumen, pengaturan ini berarti jalur alternatif baru terbuka setelah proses pengaduan di perusahaan tidak berhasil. LAPS SJK menyediakan penyelesaian di luar pengadilan dengan prinsip independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses.
Persetujuan BI memperluas kewenangan
LAPS SJK memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021. Perluasan penanganan sengketa sistem pembayaran semakin terbuka setelah BI memberikan persetujuan pada 6 Oktober 2026 untuk perkara konsumen dengan penyelenggara yang berada dalam kewenangannya.
Langkah tersebut sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Aturan itu memberi konsumen pilihan mengajukan sengketa kepada lembaga penyelesaian yang mendapat persetujuan otoritas sektor keuangan atau melalui pengadilan jika penanganan pengaduan oleh pelaku usaha tidak menghasilkan kesepakatan.
OJK dan BI menekankan kesiapan operasional LAPS SJK serta dukungan pelaku usaha dalam menjalankan petunjuk bersama. Dicky juga meminta industri menjadikan setiap pengaduan sebagai evaluasi untuk memperbaiki produk, proses bisnis, perilaku pelaku usaha, dan pengawasan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah