JAKARTA — OJK mendorong dana cadangan pesangon tetap dikelola sebagai dana pensiun, bukan ditempatkan di luar ekosistem program pensiun. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan pandangan itu di Bali, Selasa (17/11/2026), saat aturan pelaksanaan pengelolaan dana tersebut masih disusun pemerintah.
Siapa pengelolanya belum diputuskan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah belum menetapkan lembaga untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP), sekaligus membantah kabar bahwa Danantara telah ditunjuk.
OJK ingin dana pesangon masuk ekosistem pensiun
Ogi mengatakan dana cadangan pesangon sebaiknya dihimpun dan dikelola oleh penyelenggara program pensiun. Pilihannya, menurut dia, dapat mencakup BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), atau lembaga khusus yang dibentuk pemerintah.
“Kalau bagi kami yang menjadi concern yang pertama. Dana cadangan sebaiknya masuk dalam kelompok dana pensiun,” kata Ogi dalam Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK di Bali.
Bagi OJK, bentuk lembaga pengelola bukan persoalan utama. Yang perlu dijaga ialah status lembaganya sebagai penyelenggara dana pensiun dan kategori dana yang dihimpun.
“Kalau pemerintah mau bentuk baru ya silakan, tapi itu adalah penyelenggara dana pensiun,” ujarnya.
Selama ini, perusahaan umumnya mencatat dana pesangon sebagai cadangan kewajiban dan menyimpannya secara internal. Sebagian perusahaan lain menitipkannya melalui program dana pensiun yang dikelola DPLK.
Ketentuan baru mengatur pengelolaan dana pesangon oleh lembaga khusus. Pembentukan dan pengaturannya akan dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah (PP). Karena aturan turunan masih disiapkan, pemerintah belum menentukan lembaga yang akan menjalankan pengelolaan tersebut.
Dana cadangan pesangon dan target aset pensiun
Ogi mengaitkan pengelolaan dana cadangan pesangon dengan upaya memperbesar industri dana pensiun nasional. Pemerintah menargetkan aset dana pensiun mencapai 60 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2045. Saat ini, rasio aset dana pensiun Indonesia baru sekitar 8 persen dari PDB.
Selisih antara posisi sekarang dan target itu membuat pertumbuhan aset menjadi tantangan bagi industri. Ogi menilai dana cadangan pesangon dapat membantu memperbesar aset jika ditempatkan dalam ekosistem program pensiun.
Ia juga mendorong inovasi produk baru. Tanpa pengembangan produk, menurut Ogi, industri akan kesulitan mengejar target aset yang telah ditetapkan pemerintah.
“2045 tidak jauh lagi. Mana mungkin lompat dari 8 persen ke 60 persen. Kalau program dana pensiun itu tidak ada inovasi produk-produk baru seperti dana cadangan ini,” ujar Ogi.
Bagi perusahaan dan pekerja, keputusan tentang pengelola akan menentukan lewat lembaga mana dana cadangan pesangon dihimpun. Namun, aturan pelaksana yang masih dirancang belum menetapkan pilihan tersebut. Pemerintah baru memiliki acuan berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Menaker bantah Danantara sudah ditunjuk
Yassierli mengatakan penyusunan peraturan turunan masih berlangsung. Ia menyebut belum ada keputusan mengenai lembaga yang harus menerima atau mengelola DCP.
“Jadi sekali lagi, saya sampaikan tidak benar ya informasi terkait harus disetor ke mana. Peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja, ya,” kata Yassierli di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Pernyataan itu membantah kabar di media sosial yang menyebut Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ditunjuk sebagai pengelola dana pesangon. Kejelasan mengenai mekanisme dan lembaga pengelola masih menunggu aturan pemerintah.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah