JAKARTA — Upah minimum 2027 akan dihitung dengan indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 1,0, kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Jakarta, Selasa. Aturan baru juga mewajibkan gubernur menetapkan upah minimum provinsi, sementara jadwal pengumumannya dimulai pada 21 November 2026.
Ketentuan itu merujuk Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Bagi pekerja, hasil penghitungan akan menjadi dasar penetapan upah minimum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel
Yassierli mengatakan penghitungan upah minimum mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formula juga memakai pertumbuhan ekonomi dan inflasi bersama indeks tertentu dalam rentang 0,5 hingga 1,0.
Rentang indeks itu menjadi salah satu unsur dalam formula. Nilai indeks yang dipakai dalam penetapan nantinya berada di antara batas tersebut, sedangkan besaran upah diproses melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang.
Aturan membagi kewenangan penetapan berdasarkan wilayah. Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) mengikuti kebijakan gubernur di masing-masing daerah.
Perbedaan kewenangan itu membuat keputusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak berlangsung pada tanggal yang sama. Pemerintah menetapkan batas waktu tersendiri untuk setiap jenis upah minimum.
Estimasi kebutuhan hidup disusun dari data BPS
Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyiapkan estimasi KHL dengan memakai data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Estimasi ini akan membantu Dewan Pengupahan Daerah mempertimbangkan kebutuhan hidup dalam pembahasan upah.
KHL mencakup pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Kemnaker juga menyusun estimasi KHL kabupaten/kota dengan mengelompokkan daerah berdasarkan 11 parameter karakteristik.
Angka kebutuhan hidup daerah dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan upah setempat. Karena itu, Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menyerap aspirasi pemangku kepentingan melalui dialog sosial.
Suara buruh juga masuk dalam perdebatan soal formula. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan usulan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Ia meminta pemerintah memberi ruang perundingan lebih luas dan menolak pendekatan indeks tertentu yang dinilainya terlalu rendah.
Perbedaan pandangan itu menempatkan indeks dan kondisi tiap daerah sebagai pokok pembahasan. Pemerintah menyiapkan formula dengan sejumlah variabel, sedangkan KSPI mendorong ruang perundingan agar kebutuhan pekerja di masing-masing wilayah ikut dibahas.
Jadwal penetapan upah minimum 2027
Pengumuman UMP 2027 dijadwalkan paling lambat 21 November 2026. UMSP menyusul lima hari kemudian, yakni 26 November 2026.
Untuk tingkat kabupaten/kota, batas akhir penetapan UMK jatuh pada 25 November 2026. Pemerintah daerah menetapkan UMSK paling lambat lima hari setelah penetapan UMK, yaitu 30 November 2026.
Yassierli menekankan pentingnya kerja bersama dalam proses tahunan ini. “Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Menteri Ketenagakerjaan itu.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah