JAKARTA — Irjen Eko Hadi Santoso dijadwalkan menjalani sidang etik Polri pada Selasa, 17 November 2026, terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar Propam Polri itu memeriksa dugaan pelanggaran saat Eko bertugas di Bareskrim.
Hasil sidang dapat menentukan konsekuensi etik bagi Eko sebagai anggota Polri. Ia masih berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan; sidang etik ini merupakan proses internal kepolisian.
Sidang etik Irjen Eko Hadi dipimpin Hendro Pandowo
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang tersebut menjadi bagian dari penegakan kode etik di lingkungan Polri. “Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Trunoyudo.
Komjen Hendro Pandowo memimpin komisi sekaligus menjadi anggota. Irjen Agus Dwi Hermawan bertugas sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota, sedangkan Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi menjadi anggota.
Majelis akan memeriksa dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta permufakatan untuk mengakses sistem secara ilegal.
Menurut Polri, dugaan akses ilegal itu berkaitan dengan penggunaan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim, baik saat Eko menjabat Kepala Bagian Monitoring maupun ketika menjadi pelaksana tugas kepala bagian tersebut.
Dugaan pelanggaran berkaitan dengan akses Bareskrim
Perkara ini menyangkut dugaan penggunaan akses yang tersedia di lingkungan kerja untuk melakukan akses ilegal. Karena itu, pemeriksaan etik menyoroti tindakan Eko dalam jabatan dan pelaksanaan tugasnya di Bagian Monitoring Bareskrim.
Dampaknya melampaui nasib karier seorang perwira. Sidang ini menguji bagaimana Polri memproses dugaan pelanggaran oleh anggotanya ketika perkara menyentuh akses terhadap komunikasi Presiden. Putusan etik juga akan menjadi bagian dari pertanggungjawaban internal kepolisian atas dugaan tersebut.
Polri mempersangkakan Eko melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan itu menjadi dasar yang disebut dalam proses sidang etik.
Sidang KKEP berjalan sebagai proses etik, sementara status perkara dugaan penyadapan tetap perlu dibedakan dari putusan komisi. Agenda hari ini akan memperlihatkan bagaimana majelis menilai dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Eko.
Komjen Hendro Pandowo dan anggota komisi dijadwalkan memimpin pemeriksaan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada sidang tersebut.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah