Selasa, 17 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Sidang Etik Eko Hadi Digelar, Hendro Pandowo Pimpin

Sidang Etik Eko Hadi Digelar, Hendro Pandowo Pimpin
Sidang Etik Eko Hadi Digelar, Hendro Pandowo Pimpin

JAKARTA — Sidang etik Eko Hadi Santoso digelar Polri pada Selasa, 17 November 2026, terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat. Komjen Hendro Pandowo memimpin majelis yang akan memeriksa dugaan pelanggaran etik jenderal polisi itu.

Putusan sidang dapat menentukan kelanjutan karier Eko di Polri. Kasus ini juga menjadi ujian bagi proses penegakan etik setelah seorang pejabat lain yang terseret perkara sama dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

Majelis dipimpin Hendro Pandowo

Polri menunjuk Hendro sebagai Ketua Komisi merangkap anggota dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Ia merupakan mantan Irjen Kementerian Hukum.

Irjen Agus Dwi Hermawan menjadi Wakil Ketua Komisi merangkap anggota. Tiga anggota lainnya ialah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, memastikan sidang mengikuti mekanisme penegakan kode etik kepolisian.

“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” kata Trunoyudo.

Dalam penjelasan Trunoyudo yang diberitakan pada Senin, 16 November 2026, dugaan pelanggaran terhadap Eko mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal. Akses yang dipersoalkan berkaitan dengan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri.

Perkara penyadapan berlanjut ke sidang etik

Dugaan itu dikaitkan dengan masa ketika Eko menjabat Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas pada bagian tersebut. Sidang etik membahas pertanggungjawaban profesi, sementara perkara penyadapan ilegal juga berjalan melalui proses pidana.

Polri sebelumnya menetapkan Eko, eks Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dalam perkembangan berikutnya, Bareskrim menetapkan mantan Kadiv Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru.

Slamet disebut berperan sebagai pembina MC Bareskrim Polri. Ia juga pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010-2019.

Proses etik terhadap pejabat yang terseret kasus ini sudah lebih dulu menyentuh Ahrie. Eks Kadivkum Polri itu menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Perbedaan hasil sidang dapat menentukan dampak langsung bagi karier masing-masing pejabat.

Bagi masyarakat, sidang ini menjadi bagian dari pertanggungjawaban internal atas dugaan penggunaan akses kepolisian untuk penyadapan ilegal terhadap presiden dan pejabat. Kejelasan proses etik penting karena perkara tersebut menyangkut batas penggunaan kewenangan aparat serta akuntabilitas institusi.

Hendro dan anggota majelis akan memeriksa perkara Eko dalam sidang yang dijadwalkan berlangsung Selasa. Sidang itu menjadi tahap berikutnya setelah Ahrie dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →