JAKARTA — Propam Polri menyidangkan Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026) terkait dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sidang etik ini memeriksa dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal yang dapat berujung pada sanksi bagi perwira tinggi Polri itu.
Komjen Hendro Pandowo memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), dengan Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari proses penegakan kode etik Polri atas dugaan pelanggaran saat Eko bertugas di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim.
Sidang etik Irjen Eko Hadi periksa dugaan akses ilegal
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang tersebut mengikuti mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri. “Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Trunoyudo.
Komisi yang memeriksa Eko juga beranggotakan Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi. Mereka akan menilai dugaan tindakan yang disangkakan kepada Eko dalam kapasitasnya sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Dugaan pelanggaran mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta permufakatan untuk melakukan akses ilegal. Akses yang dipersoalkan diduga menggunakan kewenangan di lingkungan Bagmon Robinopsnal Bareskrim.
Perkara ini menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pemeriksaan etik juga menguji apakah akses dan kewenangan kedinasan digunakan sesuai aturan. Hasil sidang dapat menentukan konsekuensi etik bagi Eko, sekaligus menjadi pertanggungjawaban internal atas dugaan penggunaan akses di institusi penegak hukum.
Polri mengacu aturan pemberhentian dan kode etik
Eko dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Pasal itu dikaitkan dengan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Penyebutan pasal tersebut menunjukkan bahwa komisi memeriksa dugaan pelanggaran dengan merujuk aturan mengenai pemberhentian anggota dan kode etik. Namun, sidang etik masih merupakan proses pemeriksaan atas sangkaan; tuduhan yang dibahas belum dengan sendirinya menjadi putusan.
Trunoyudo menyatakan seluruh rangkaian persidangan mengedepankan profesionalitas, prosedur, dan proporsionalitas, serta menjunjung etika, objektivitas, dan akuntabilitas. Pernyataan itu menegaskan prinsip yang disebut Polri dalam menangani perkara tersebut.
Sidang dipimpin Hendro Pandowo dengan jajaran komisi yang telah ditetapkan. Proses pemeriksaan berikutnya akan menentukan penilaian etik terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal yang disangkakan kepada Irjen Eko Hadi Santoso.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah