SURABAYA — Nurkholis, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka pungli izin dan ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Senin (16/11) malam. Penyidik menyebut ia mengakui pernah memerintahkan bawahan meminta uang dari pemohon izin saat menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim.
Kasus ini menyasar pemohon izin pertambangan, geologi, dan air tanah. Kejaksaan menyebut pungutan mencapai Rp1.238.500.000, sementara izin diduga sengaja tertahan meski dokumen pemohon sudah lengkap.
Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengatakan Nurkholis diduga memerintahkan dua kepala bidang untuk menarik uang di luar ketentuan. Perintah itu disebut terjadi saat Nurkholis memimpin Dinas ESDM Jatim dari Januari hingga 31 Agustus 2024.
Nurkholis akui perintah pungli izin
Menurut Punia, penyidik menemukan dugaan bahwa dua bawahannya meminta uang kepada pemohon. Mereka adalah almarhum Ony Setiawan, Kepala Bidang Pertambangan, dan Ertika Dinawati, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah.
“Ya, dia mengaku. Dari fakta BAP, dia memerintahkan,” kata Punia. BAP adalah berita acara pemeriksaan, catatan resmi pemeriksaan penyidik.
Kejati Jatim menyebut pungutan di bidang pertambangan melibatkan tujuh pemohon izin dan mencapai Rp1.105.000.000. Nilai yang diminta dari tiap pemohon berkisar Rp50 juta hingga Rp487 juta.
Pada bidang geologi dan air tanah, penyidik mencatat 28 pemohon menjadi sasaran pungutan pada periode Maret hingga September 2024. Total uang dari bidang ini mencapai Rp133.500.000.
| Bidang | Pemohon | Total pungutan |
|---|---|---|
| Pertambangan | 7 orang | Rp1.105.000.000 |
| Geologi dan air tanah | 28 orang | Rp133.500.000 |
| Akumulasi | 35 orang | Rp1.238.500.000 |
Dokumen lengkap diduga tetap ditahan
Punia menjelaskan penyidik menduga praktik itu berbentuk pemerasan. Pemohon disebut sudah melengkapi persyaratan, tetapi penerbitan izin ditunda dengan berbagai alasan sampai mereka menyerahkan uang.
“Kalau suap itu antara yang memberi dan yang diberi itu sama-sama punya kepentingan. Tetapi kalau yang di pemerasan ini, semua sudah lengkap, tetapi kemudian tidak dikeluarkan dengan alasan A, B, C sehingga dia memberikan uang, kemudian izin dikeluarkan, nah, kemudian meminta uang, memaksa. Nah itulah kemudian terjadi,” ujar Punia.
Dugaan itu membuat perkara ini menyentuh langsung kepastian pemohon dalam mengurus izin. Menurut keterangan kejaksaan, uang diminta saat berkas dinyatakan lengkap, sedangkan izin baru keluar setelah pembayaran. Pemohon pun menghadapi hambatan dalam mengurus izin yang mereka butuhkan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah