JEMBER — Kejati Jatim menetapkan empat tersangka baru kasus KUR fiktif BNI Cabang Jember pada Senin (16/11) malam. Penyidik menyebut dugaan penyimpangan penyaluran kredit periode 2021–2023 itu merugikan negara Rp 2.955.008.424.
Empat orang tersebut terdiri dari tiga pengurus kelompok masyarakat dan seorang mantan pejabat bank di tingkat unit. Kejaksaan juga menyebut kerugian itu bagian dari total Rp 41.487.138.481 dalam perkara yang sama, berdasarkan audit BPKP Perwakilan Jawa Timur.
Empat tersangka baru KUR fiktif
Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengatakan penyidik menetapkan para tersangka setelah menemukan bukti keterlibatan mereka dalam penyimpangan penyaluran kredit mikro. Keempatnya berinisial A, JAC, HP, dan ASH.
A menjabat Ketua Pokmas Titipan Barokah, sedangkan JAC merupakan sekretaris kelompok itu. HP adalah mantan Pemimpin Group Service BNI Kalisat. ASH menjabat Ketua Pokmas Karomah Jaya Mandiri.
Penyidik menduga para pengurus Pokmas dan pihak internal bank bersekongkol menyalahgunakan kewenangan dalam proses pemberian fasilitas kredit. Menurut Punia, praktik itu melibatkan pimpinan cabang BNI Jember dan pemberian uang dengan total Rp105 juta.
“Modusnya ini adalah penyalahgunaan terhadap penyaluran KUR, yaitu dengan cara bersama-sama dengan pimpinan cabang BNI Jember menyalahgunakan kewenangannya memberikan fasilitas dan menerima sejumlah uang dengan total Rp105 juta,” ujar Punia.
Kerugian perkara mencapai Rp 41,48 miliar
Kerugian negara sebesar Rp 2.955.008.424 dikaitkan khususnya dengan perbuatan A, JAC, dan HP. Sementara total kerugian dalam kasus penyaluran KUR Mikro fiktif di BNI Cabang Jember mencapai Rp 41.487.138.481, menurut hasil audit penghitungan kerugian negara BPKP Perwakilan Jawa Timur.
Angka itu memperlihatkan dampak penyalahgunaan kredit terhadap keuangan negara. KUR Mikro ditujukan untuk mendukung usaha kecil, sedangkan kredit fiktif yang dicatat atas nama warga tanpa mempertimbangkan kepemilikan usaha menimbulkan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan dalam perkara korupsi.
Kejaksaan menjerat para tersangka dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah