Selasa, 17 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Kasus KUR Fiktif Bank di Jember, Negara Rugi Rp 2,9 M

Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Kasus KUR Fiktif Bank di Jember, Negara
Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Kasus KUR Fiktif Bank di Jember, Negara

JEMBER — Kejati Jatim menetapkan empat tersangka baru kasus KUR fiktif BNI Cabang Jember pada Senin (16/11) malam. Penyidik menyebut dugaan penyimpangan penyaluran kredit periode 2021–2023 itu merugikan negara Rp 2.955.008.424.

Empat orang tersebut terdiri dari tiga pengurus kelompok masyarakat dan seorang mantan pejabat bank di tingkat unit. Kejaksaan juga menyebut kerugian itu bagian dari total Rp 41.487.138.481 dalam perkara yang sama, berdasarkan audit BPKP Perwakilan Jawa Timur.

Empat tersangka baru KUR fiktif

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengatakan penyidik menetapkan para tersangka setelah menemukan bukti keterlibatan mereka dalam penyimpangan penyaluran kredit mikro. Keempatnya berinisial A, JAC, HP, dan ASH.

A menjabat Ketua Pokmas Titipan Barokah, sedangkan JAC merupakan sekretaris kelompok itu. HP adalah mantan Pemimpin Group Service BNI Kalisat. ASH menjabat Ketua Pokmas Karomah Jaya Mandiri.

Penyidik menduga para pengurus Pokmas dan pihak internal bank bersekongkol menyalahgunakan kewenangan dalam proses pemberian fasilitas kredit. Menurut Punia, praktik itu melibatkan pimpinan cabang BNI Jember dan pemberian uang dengan total Rp105 juta.

“Modusnya ini adalah penyalahgunaan terhadap penyaluran KUR, yaitu dengan cara bersama-sama dengan pimpinan cabang BNI Jember menyalahgunakan kewenangannya memberikan fasilitas dan menerima sejumlah uang dengan total Rp105 juta,” ujar Punia.

Kerugian perkara mencapai Rp 41,48 miliar

Kerugian negara sebesar Rp 2.955.008.424 dikaitkan khususnya dengan perbuatan A, JAC, dan HP. Sementara total kerugian dalam kasus penyaluran KUR Mikro fiktif di BNI Cabang Jember mencapai Rp 41.487.138.481, menurut hasil audit penghitungan kerugian negara BPKP Perwakilan Jawa Timur.

Angka itu memperlihatkan dampak penyalahgunaan kredit terhadap keuangan negara. KUR Mikro ditujukan untuk mendukung usaha kecil, sedangkan kredit fiktif yang dicatat atas nama warga tanpa mempertimbangkan kepemilikan usaha menimbulkan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan dalam perkara korupsi.

Kejaksaan menjerat para tersangka dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Punia menyatakan para tersangka telah ditahan selama 20 hari. Ia menyebut masa penahanan terhitung 9 Juli 2006 sampai dengan 28 Juli 2026.

Skema KUR fiktif di BNI Jember

Perkara ini berawal dari penyaluran KUR Mikro BNI Cabang Jember pada periode 2021–2023 dengan pola channeling. Dalam skema itu, bank menyalurkan kredit melalui perantara atau collection agent.

Penyidik sebelumnya menyebut pemimpin BNI Cabang Jember berinisial MFH bekerja sama dengan 19 collection agent, termasuk Siti Kholijah. Untuk melengkapi pengajuan, Siti meminta orang kepercayaannya mengumpulkan KTP dan kartu keluarga warga tanpa memastikan mereka memiliki usaha.

Dokumen kredit kemudian direkayasa. Calon debitur yang mayoritas buta huruf diminta menandatangani permohonan di rumah Siti Kholijah tanpa kesempatan membaca atau mendapat penjelasan isi berkas. Warga disebut menerima sekitar Rp1 juta dengan alasan bantuan sosial.

Menurut keterangan Punia, debitur Ternak Maharani difoto di kandang kambing milik tersangka SH di Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember. Debitur PT Berlian difoto di ladang jagung dan pepaya milik SH untuk melengkapi dokumen kredit.

Setelah kredit cair, buku rekening dan ATM diserahkan kembali. Punia mengatakan Siti Kholijah mengelola uang pencairan untuk kepentingan pribadi, termasuk meminjamkannya kepada collection agent yang kreditnya macet agar dapat melunasi pinjaman dan mengajukan kredit baru, serta membayar utang pribadi.

Melalui PT Ternak Maharani, Siti mengajukan 98 debitur dengan nilai kredit Rp 45 juta per debitur dan total pencairan Rp 4,252 miliar. Lewat PT Berlian, ia mengajukan 37 debitur dengan nilai Rp 49,9 juta per orang, dengan total pencairan Rp 1,893 miliar.

Kejaksaan menyebut kredit tersebut macet dengan outstanding per November 2024. Dalam perkara yang melibatkan SH dan MFH, kerugian negara disebut kurang lebih Rp 6.146.297.274. “Terhadap para tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung tanggal 9 Juli 2006 sampai dengan 28 Juli 2026,” kata Punia.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →