Selasa, 17 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Nurkholis Akui Perintahkan Pungli Izin, Ditahan 20 Hari

Nurkholis pungli izin dalam perkara perizinan tambang Jawa Timur
Penyidik Kejati Jatim menyita uang tunai dan emas dalam perkara pungli perizinan yang menjerat Nurkholis

SURABAYA — Nurkholis, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka pungli izin dan ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Senin (16/11) malam. Penyidik menyebut ia mengakui pernah memerintahkan bawahan meminta uang dari pemohon izin saat menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim.

Kasus ini menyasar pemohon izin pertambangan, geologi, dan air tanah. Kejaksaan menyebut pungutan mencapai Rp1.238.500.000, sementara izin diduga sengaja tertahan meski dokumen pemohon sudah lengkap.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengatakan Nurkholis diduga memerintahkan dua kepala bidang untuk menarik uang di luar ketentuan. Perintah itu disebut terjadi saat Nurkholis memimpin Dinas ESDM Jatim dari Januari hingga 31 Agustus 2024.

Nurkholis akui perintah pungli izin

Menurut Punia, penyidik menemukan dugaan bahwa dua bawahannya meminta uang kepada pemohon. Mereka adalah almarhum Ony Setiawan, Kepala Bidang Pertambangan, dan Ertika Dinawati, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah.

“Ya, dia mengaku. Dari fakta BAP, dia memerintahkan,” kata Punia. BAP adalah berita acara pemeriksaan, catatan resmi pemeriksaan penyidik.

Kejati Jatim menyebut pungutan di bidang pertambangan melibatkan tujuh pemohon izin dan mencapai Rp1.105.000.000. Nilai yang diminta dari tiap pemohon berkisar Rp50 juta hingga Rp487 juta.

Pada bidang geologi dan air tanah, penyidik mencatat 28 pemohon menjadi sasaran pungutan pada periode Maret hingga September 2024. Total uang dari bidang ini mencapai Rp133.500.000.

Bidang Pemohon Total pungutan
Pertambangan 7 orang Rp1.105.000.000
Geologi dan air tanah 28 orang Rp133.500.000
Akumulasi 35 orang Rp1.238.500.000

Dokumen lengkap diduga tetap ditahan

Punia menjelaskan penyidik menduga praktik itu berbentuk pemerasan. Pemohon disebut sudah melengkapi persyaratan, tetapi penerbitan izin ditunda dengan berbagai alasan sampai mereka menyerahkan uang.

“Kalau suap itu antara yang memberi dan yang diberi itu sama-sama punya kepentingan. Tetapi kalau yang di pemerasan ini, semua sudah lengkap, tetapi kemudian tidak dikeluarkan dengan alasan A, B, C sehingga dia memberikan uang, kemudian izin dikeluarkan, nah, kemudian meminta uang, memaksa. Nah itulah kemudian terjadi,” ujar Punia.

Dugaan itu membuat perkara ini menyentuh langsung kepastian pemohon dalam mengurus izin. Menurut keterangan kejaksaan, uang diminta saat berkas dinyatakan lengkap, sedangkan izin baru keluar setelah pembayaran. Pemohon pun menghadapi hambatan dalam mengurus izin yang mereka butuhkan.

Dari total pungutan, Nurkholis diduga menerima Rp687.500.000. Rinciannya, Rp552.500.000 berasal dari bidang pertambangan dan Rp135.000.000 dari bidang geologi dan air tanah.

Punia mengatakan penyidik sejauh ini menilai uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi. Kejaksaan belum menemukan indikasi aliran dana kepada pejabat lain di luar para tersangka yang sudah dijerat.

“Untuk saat ini berdasarkan dari temuan tim penyidik, bahwa uang itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Punia. Ia menyebut pemeriksaan masih mendalami kemungkinan aliran uang untuk kepentingan kedinasan dan pihak lain.

Uang dan emas disita penyidik

Penyidik menyita uang tunai Rp615.000.000 dan lima keping emas batangan dengan berat 50 gram. Kejaksaan menyebut uang tunai itu merupakan pengembalian sebagian dana dari pihak Nurkholis, tetapi jumlahnya belum menutup seluruh pungutan yang diduga terkumpul.

Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan yang sebelumnya telah menjerat empat tersangka lain. Mereka berinisial AM, Aris Mukiyono, almarhum Ony Setiawan, Hermawan, dan Ertika Dinawati, yang disebut memiliki jabatan di lingkungan Dinas ESDM Jatim. Sementara ANTARA menyebut NK sebagai tersangka kelima dan mencantumkan AM, OS, H, serta ED sebagai tersangka sebelumnya.

Nurkholis kini menjabat Kepala DLH Jatim. Kejati menahannya selama 20 hari, mulai 16 November hingga 5 Desember 2026, di Cabang Rumah Tahanan Kejati Jatim.

Penyidik menjerat Nurkholis dengan pasal tindak pidana korupsi dan ketentuan KUHP. Saat penetapan tersangka, total pungutan yang disebut penyidik mencapai Rp1.238.500.000.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →