BSU Rp900 Ribu Belum Cair, Kemenaker Minta Pekerja Waspada

JAKARTA — BSU Rp900 ribu untuk kuartal IV 2026 belum disalurkan karena Kementerian Ketenagakerjaan masih menjalani proses peninjauan administrasi di Kementerian Keuangan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan perkembangan itu saat ditemui di Bandung, Sabtu.

Artinya, pekerja yang menunggu bantuan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 belum menerima pembayaran. Yassierli juga meminta masyarakat berhati-hati terhadap informasi dan pesan yang berpotensi menjadi penipuan.

BSU Rp900 ribu masih menunggu proses administrasi

Yassierli mengatakan proses administrasi bantuan masih berlangsung di Kementerian Keuangan. Ia menegaskan belum ada penyaluran BSU sampai saat ini.

“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja,” kata Yassierli saat ditemui di Bandung, Sabtu.

Ia meminta pekerja menunggu pengumuman melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut Yassierli, informasi di luar kanal kementerian tidak boleh langsung dipercaya sebagai tanda bantuan sudah cair.

“Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Peringatan itu penting bagi pekerja yang menanti bantuan. Informasi palsu mengenai pencairan dapat membuat penerima sasaran mengikuti arahan yang tidak berasal dari pemerintah. Kementerian meminta masyarakat berpatokan pada pengumuman resminya.

Target bantuan untuk 13,3 juta pekerja

Pemerintah menyiapkan BSU untuk pekerja pada kuartal IV 2026, mencakup periode Oktober hingga Desember. Setiap pekerja yang memenuhi ketentuan direncanakan menerima total Rp900 ribu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan rencana bantuan itu setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (30/9). Skemanya sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, lalu dibayarkan sekaligus.

Pemerintah menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja menerima bantuan tersebut, dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun. Namun, angka target dan besaran bantuan itu belum berarti dana sudah tersedia di rekening penerima. Penyaluran masih menunggu penyelesaian proses administrasi.

Airlangga mengatakan pemerintah berharap bantuan dikirim melalui transfer ke rekening bank penerima. Ia mengaitkan skema itu dengan arahan Presiden mengenai program rekening gratis bagi 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil 1-4 yang belum mempunyai rekening.

“Tapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening,” kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/11).

Syarat penerima BSU 2026

Ketentuan penyaluran BSU telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Pekerja harus berstatus Warga Negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan.

Calon penerima juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Batas upah yang berlaku paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

Untuk pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota di atas Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Jika daerah tidak memiliki UMK, acuan yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi dengan ketentuan pembulatan yang sama.

Dengan demikian, pekerja perlu membedakan rencana bantuan dan pencairan yang benar-benar sudah dilakukan. Yassierli menegaskan belum ada BSU yang disalurkan, sementara informasi sah diminta menunggu di situs Kementerian Ketenagakerjaan.

Ikuti BSU Kemnaker: Cara Cek & Jadwal Cair: artikel terbaru dan arsip BSU Kemnaker: Cara Cek & Jadwal Cair.