BSU 2026 Rp900.000 Disebut Cair, Kemenaker Tegaskan Hoaks

JAKARTA — BSU 2026 sebesar Rp900.000 yang disebut cair pada Januari-Februari dipastikan hoaks oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Isu itu menyebar lewat unggahan TikTok yang mengaitkan bantuan dengan kepemilikan kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Biro Humas Kemenaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono menyatakan pemerintah belum mengumumkan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) untuk 2026. Pekerja diminta tidak mengeklik tautan pendaftaran yang mengatasnamakan program tersebut.

BSU 2026 belum diumumkan

Unggahan yang beredar menyebut BSU Rp900.000 akan disalurkan pada Januari-Februari 2026. Isinya juga mengajak pengguna media sosial mengecek apakah mereka termasuk penerima dengan mengandalkan kartu BPJS.

Faried mengatakan penyaluran BSU terakhir berlangsung pada 2025. Program itu diberikan kepada 16.048.472 pekerja dan buruh yang memenuhi persyaratan. Setelah penyaluran tersebut, Kemenaker belum mengeluarkan informasi resmi mengenai BSU 2026.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apapun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemenaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” kata Faried.

Penegasan itu penting bagi pekerja yang menerima pesan atau unggahan tentang pencairan bantuan. Informasi palsu yang meminta orang mendaftar melalui tautan dapat mengarahkan masyarakat pada penipuan, sekaligus mendorong mereka menyerahkan data kepada pihak yang tidak berwenang.

Peringatan soal tautan pendaftaran

Faried menyatakan Kemenaker tidak pernah menyebarkan tautan pendaftaran BSU 2026. Ia mengingatkan masyarakat agar memeriksa informasi sebelum membagikannya dan melaporkan unggahan mencurigakan yang mengatasnamakan program pemerintah.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri,” ujar Faried.

Kemenaker menyebut informasi resmi dapat diperiksa melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan akun media sosial resmi kementerian. Unggahan dari kanal lain yang mengatasnamakan BSU, terutama jika mencantumkan tautan pendaftaran, patut dicurigai.

BPJS Ketenagakerjaan juga belum menerima informasi resmi dari pemerintah mengenai penyaluran BSU 2026. Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Erfan Kurniawan menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi pada Senin (19/1/2026).

Erfan mengimbau pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar dapat masuk kriteria jika pemerintah kembali menyalurkan bantuan. Namun, imbauan itu bukan pengumuman bahwa BSU akan cair pada 2026.

BPJS Kesehatan tidak terkait data BSU

Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah menegaskan BSU tidak berkaitan dengan data peserta BPJS Kesehatan. Ia juga menjelaskan bahwa penyaluran dan penetapan kriteria penerima berada dalam kewenangan pemerintah melalui Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan.

Keterangan itu berbeda dari klaim unggahan TikTok yang menyebut kartu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar untuk mengecek pencairan. Pekerja sebaiknya tidak memasukkan data pribadi melalui tautan yang tidak diumumkan kanal resmi.

“Hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah terkait BSU,” kata Erfan Kurniawan, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan.

Ikuti BSU Kemnaker: Cara Cek & Jadwal Cair: artikel terbaru dan arsip BSU Kemnaker: Cara Cek & Jadwal Cair.