ASEAN DEFA Buka Pasar Digital 680 Juta Warga

MANILA — ASEAN DEFA membuka peluang bagi UMKM Indonesia untuk menjangkau pasar digital yang mencakup sekitar 680 juta penduduk di Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN menandatangani kesepakatan itu di Manila, Filipina, Sabtu (14/11), tetapi aturan tersebut belum langsung berlaku.

Kesepakatan Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN atau ASEAN DEFA menyelaraskan aturan perdagangan digital lintas negara, termasuk pembayaran, perlindungan data, dan hak konsumen. Bagi pelaku usaha kecil, penyelarasan ini berpotensi membuat transaksi ke pasar negara tetangga lebih mudah diakses.

ASEAN DEFA dan peluang pasar UMKM

Nilai transaksi ekonomi digital kawasan diperkirakan mencapai USD 368 miliar pada 2026, berdasarkan laporan e-Conomy SEA. Angka itu menggambarkan besarnya pasar yang dapat dijangkau UMKM Indonesia ketika perdagangan digital lintas negara berjalan dengan aturan yang lebih selaras.

Plt Deputi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Fithra Faisal Hastiadi mengatakan kesepakatan tersebut membuka akses ke pasar digital ASEAN dengan aturan bersama. “Lewat DEFA, pemerintah membuka pintu pasar digital 680 juta warga ASEAN bagi UMKM Indonesia, dengan aturan yang sama soal pembayaran, perlindungan data, dan hak konsumen di seluruh kawasan,” kata Fithra.

Dampaknya bergantung pada kesiapan usaha, bukan hanya luasnya pasar. UMKM tetap perlu mampu melayani pembeli lintas negara, sementara penyelarasan aturan berpotensi mengurangi perbedaan ketentuan yang harus mereka hadapi saat bertransaksi.

Indonesia memiliki pijakan dari besarnya aktivitas digital dalam negeri. Fithra menyebut nilai transaksi ekonomi digital Indonesia hampir USD 120 miliar pada 2026, atau sekitar sepertiga dari nilai ekonomi digital Asia Tenggara.

QRIS menjadi modal transaksi lintas negara

Proyeksi pemerintah menunjukkan nilai transaksi ekonomi digital Indonesia dapat meningkat dua hingga tiga kali lipat menjadi USD 227-360 miliar pada 2030. Fithra menilai penggunaan QRIS ikut memberi modal bagi UMKM untuk memperluas perdagangan lintas negara.

Hingga Juli 2026, QRIS telah digunakan oleh 45,46 juta merchant di Indonesia. Sebanyak 96,69 persen pengguna merchant itu merupakan pelaku UMKM, menurut Fithra.

Penggunaan QRIS oleh wisatawan juga memberi gambaran tentang transaksi lintas negara yang sudah berlangsung. Fithra mengatakan, “Sepanjang 2025, turis dari Malaysia, Thailand, dan Singapura membayar dengan QRIS di Indonesia lebih dari tiga kali lebih sering dibanding WNI yang berbelanja di negara mereka.”

Bagi UMKM, peluangnya bukan sekadar menjual barang melalui kanal digital. Aturan pembayaran dan perlindungan konsumen yang lebih seragam dapat membantu usaha kecil melayani transaksi dari negara ASEAN, sementara QRIS menunjukkan bahwa jaringan pembayaran digital telah digunakan luas oleh pelaku usaha Indonesia.

Ratifikasi mendahului pemberlakuan kesepakatan

Penandatanganan belum berarti seluruh ketentuan langsung berlaku. Fithra mengatakan pemerintah akan mempercepat ratifikasi, menyiapkan regulasi domestik, dan mengoordinasikan kesiapan kementerian serta lembaga.

Persiapan itu mencakup pemeriksaan kebutuhan perubahan aturan, penguatan kelembagaan, serta pengembangan kapasitas dan infrastruktur digital nasional. Kesepakatan akan efektif 180 hari setelah penandatanganan terakhir, kata Fithra.

Perlindungan data pribadi juga menjadi bagian dari pelaksanaan DEFA. Pengiriman data pribadi ke luar negeri tetap harus mengikuti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, sementara keamanan siber masuk dalam perhatian pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut DEFA diharapkan mendorong perdagangan digital dan transaksi lintas negara, sekaligus memperkuat peran pelaku usaha nasional dalam ekosistem kawasan. Pemerintah kini perlu menuntaskan pengesahan dan menyiapkan aturan dalam negeri sebelum kesepakatan itu efektif.