JAKARTA — Upah minimum 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja, kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (16/11/2026). Aturan itu memuat formula pengupahan dengan tiga indikator dan menetapkan tenggat pengumuman upah minimum daerah pada November.
Bagi pekerja dan pengusaha, jadwal itu menentukan kapan besaran upah minimum untuk tahun depan diumumkan. Pemerintah menetapkan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2026.
Upah Minimum 2027 memakai tiga variabel
Yassierli mengatakan penghitungan upah minimum mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formula pengupahan menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 1,0.
UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur kewajiban gubernur menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) menyesuaikan kebijakan gubernur di masing-masing daerah.
Undang-undang itu disetujui DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto menandatanganinya pada 28 Oktober 2026, dan aturan tersebut diundangkan serta mulai berlaku pada tanggal yang sama.
Pasal 137 hingga Pasal 139 menjadi rujukan penetapan upah minimum 2027. Sementara Pasal 312 memberi batas paling lama satu tahun sejak pengundangan bagi pemerintah untuk menetapkan peraturan pelaksanaan.
Estimasi KHL disusun dari data konsumsi rumah tangga
Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan estimasi KHL dengan memakai data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik. Estimasi itu mencakup pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Untuk kabupaten dan kota, kementerian menyusun estimasi KHL melalui pengelompokan daerah berdasarkan 11 parameter karakteristik. Perbedaan kondisi daerah menjadi salah satu pertimbangan saat Dewan Pengupahan Daerah membahas besaran upah.
Yassierli meminta dewan pengupahan memakai estimasi KHL sebagai pertimbangan dan membuka dialog sosial untuk menyerap aspirasi pemangku kepentingan di wilayah masing-masing. Pembahasan daerah juga perlu mempertimbangkan kondisi setempat, sebagaimana ditekankan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat meminta kepala daerah mengawal proses penetapan.
Tito mendorong pemerintah daerah, pekerja, dan pengusaha berdialog melalui pembicaraan tripartit. Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan menyiapkan surat edaran sebagai pedoman langkah, pemantauan, dan pengawasan proses tersebut.
Tenggat UMP, UMK, UMSP, dan UMSK
Pengumuman UMP 2027 dijadwalkan paling lambat 21 November 2026. Batas penetapan UMK jatuh pada 25 November, disusul UMSP pada 26 November.
Untuk UMSK, pemerintah menetapkan batas paling lambat 30 November 2026, lima hari setelah tenggat UMK. Jadwal tersebut memberi pemerintah daerah tenggat berbeda untuk mengumumkan upah minimum umum dan sektoral.
Dengan tenggat UMP tinggal beberapa hari setelah rapat koordinasi 16 November, pemerintah provinsi perlu merampungkan penetapan sesuai aturan baru. Angka upah minimum tiap daerah akan diumumkan melalui keputusan pemerintah daerah masing-masing.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah