JAKARTA — Digitalisasi Perlinsos ditujukan untuk membantu warga yang membutuhkan menerima bansos, sementara warga yang lebih mampu tidak lagi masuk sebagai penerima, kata Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Jakarta, Senin (16/11/2026). Tito meminta pemerintah daerah mendukung percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial.
Ketepatan data menentukan siapa yang mendapat bantuan. Tito mengatakan masih ada warga yang relatif mampu menerima bansos, sedangkan warga yang sangat membutuhkan belum tercatat.
Digitalisasi Perlinsos menyatukan data penerima
Tito menyampaikan imbauan itu saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial. Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
Menurut Tito, digitalisasi Perlinsos menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto membangun pemerintahan berbasis elektronik. Sistem ini diharapkan membuat masyarakat dapat mengakses layanan publik secara digital tanpa harus datang ke kantor pemerintah.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengembangkan sistem tersebut dengan koordinasi Dewan Ekonomi Nasional. Sistem ini menggabungkan basis data sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Penggabungan data itu membantu petugas memeriksa kondisi sosial ekonomi warga dengan lebih cepat. Proses verifikasi dapat menggunakan data biometrik, yaitu ciri tubuh untuk mengenali seseorang, seperti wajah, sidik jari, dan iris mata.
Verifikasi bansos memakai data kependudukan
Tito menyebut 98 persen penduduk Indonesia sudah memiliki data di server Kementerian Dalam Negeri. Data kependudukan itu akan menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan warga menerima bantuan.
“Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada,” jelas Tito.
Ia menjelaskan sistem akan memberikan jawaban mengenai kelayakan penerima setelah data diperiksa. Kepemilikan rumah, tanah, dan mobil termasuk hal yang disebut Tito dalam penilaian tersebut.
Bagi warga, pemeriksaan yang lebih terhubung dapat memengaruhi apakah bantuan sampai kepada rumah tangga yang membutuhkan. Jika data penerima lebih tepat, bansos dapat menjalankan fungsinya untuk membantu menjaga daya beli masyarakat.
Pemda diminta ikut mempercepat registrasi
Tito menekankan program ini juga mendukung pekerjaan pemerintah daerah dalam menekan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Ia meminta Pemda membantu percepatan registrasi, sebab pelaksanaan perlindungan sosial melibatkan data dan layanan di berbagai tingkat pemerintahan.
Bansos, kata Tito, merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Karena itu, ketepatan sasaran menjadi persoalan langsung bagi warga yang mengandalkan bantuan dan belum tercatat sebagai penerima.
“98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain,” ujar Tito.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah