JAKARTA — Restitusi korban DSI mencapai Rp1,07 triliun untuk 5.102 orang yang memenuhi persyaratan, menurut Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 16 November 2026. Nilai itu berasal dari penghitungan kerugian korban perkara dugaan tindak pidana pencucian uang PT Dana Syariah Indonesia.
LPSK menyerahkan laporan restitusi kepada Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, pada Rabu (21/10/2026). Hasil penghitungan itu dapat dipakai dalam proses penuntutan dan menjadi pertimbangan majelis hakim saat memutus perkara.
Bagi para pemberi pinjaman atau lender, penghitungan tersebut menentukan besaran kerugian yang diajukan untuk dipulihkan melalui proses hukum. Nilai restitusi yang dihitung LPSK bukan putusan pembayaran; tindak lanjutnya mengikuti proses perkara dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Restitusi korban DSI dihitung setelah verifikasi
Ketua LPSK Achmadi mengatakan lembaganya membuka permohonan hak restitusi bagi korban perkara TPPU PT DSI sejak 1 April hingga 16 Mei 2026. TPPU adalah tindak pidana pencucian uang.
Setelah memeriksa permohonan, LPSK menghitung nilai kewajaran restitusi bagi korban yang lolos persyaratan. Achmadi menyampaikan bahwa jumlah 5.102 orang dan nilai Rp1,07 triliun merupakan hasil verifikasi serta penghitungan objektif.
“LPSK telah melakukan verifikasi dan penghitungan secara objektif terhadap permohonan restitusi yang diajukan para korban. Dari proses tersebut, diperoleh nilai kewajaran restitusi sebesar Rp1,07 triliun bagi 5.102 korban yang memenuhi persyaratan,” ujar Achmadi.
Nilai itu berkaitan dengan kerugian riil korban, bukan semata jumlah dana yang pernah mereka setorkan. Dalam perkara yang diduga memakai skema Ponzi, LPSK turut memperhitungkan keuntungan atau imbal hasil yang pernah diterima korban selama investasi. Perhitungan tersebut dipakai untuk memperoleh nilai kerugian secara objektif.
OJK menyebut data masuk ke aparat penegak hukum
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan pihaknya telah menerima informasi dari LPSK mengenai hasil verifikasi dan penghitungan restitusi.
Agusman menyatakan data itu sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum. Proses selanjutnya akan mengacu pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga angka restitusi yang dihitung LPSK masih harus ditempatkan dalam tahapan penanganan perkara.
“Data tersebut telah diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum, untuk selanjutnya akan diproses sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ungkap Agusman.
Dugaan skema Ponzi dalam perkara DSI
Perkara DSI berkaitan dengan dugaan penggunaan platform pinjaman daring berbasis syariah sebagai sarana menjalankan skema Ponzi dan penipuan investasi. Informasi perkara menyebut dugaan manipulasi proyek fiktif dengan memakai data peminjam yang sudah ada.
Dugaan tindak pidana lain dalam perkara ini mencakup penggelapan dalam jabatan, penipuan melalui media elektronik, pencatatan laporan keuangan palsu, serta transaksi tanpa dokumen yang sah. Rangkaian dugaan tersebut menjadi konteks bagi penghitungan kerugian yang dimintakan para korban.
Berikutnya, laporan LPSK dapat digunakan dalam penuntutan dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Agusman menegaskan data restitusi akan diproses sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.









































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah