JAKARTA — RUU Adminduk dibahas pemerintah dan Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026), dengan penguatan NIK sebagai identitas tunggal untuk layanan publik. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif DPR itu dan menilai aturan baru dibutuhkan untuk memperbarui administrasi kependudukan.
Bagi masyarakat, arah kebijakan ini menjanjikan proses identifikasi yang lebih terintegrasi saat mengakses berbagai layanan. Pemerintah juga mengusulkan batas yang tegas: lembaga pengguna hanya boleh memanfaatkan data kependudukan untuk verifikasi dan validasi.
RUU Adminduk menata penggunaan NIK
Tito menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI atas inisiatif pembentukan RUU tentang Administrasi Kependudukan. Ia mengatakan pembaruan diperlukan agar aturan administrasi kependudukan mengikuti perkembangan teknologi informasi, kebutuhan integrasi data lintas sektor, mobilitas penduduk, dan tuntutan pelindungan data pribadi.
“Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh,” ujar Tito dalam rapat kerja tingkat I bersama Komisi II DPR RI.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menugaskan Tito dan sejumlah menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU. Mereka mencakup Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri.
NIK sebagai identitas tunggal di layanan publik
Pemerintah mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebagai identitas tunggal, yang disebut juga Single Identity Number. Tito berharap pendekatan ini membuat penggunaan identitas di berbagai layanan publik lebih terhubung.
Jika diterapkan sesuai tujuan itu, masyarakat tidak perlu terus menjalani identifikasi berulang dengan nomor berbeda-beda saat berurusan dengan layanan yang memakai data kependudukan. Manfaatnya bergantung pada kerja sistem antarlembaga: data perlu bisa digunakan lintas layanan tanpa menghapus tanggung jawab masing-masing instansi.
Tito menegaskan integrasi tidak berarti semua data sektoral harus dilebur ke satu basis data tanpa batas. Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas data yang dikelolanya sesuai kewenangan masing-masing.
RUU Adminduk mengatur akses dan keamanan data
Menurut Tito, hubungan antarsistem saja belum cukup untuk menjamin interoperabilitas, yakni kemampuan sistem berbeda bertukar dan menggunakan data. Pemerintah juga perlu mengatur prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta batas tujuan pemanfaatannya.
“Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan,” kata Tito.
Dalam rapat tersebut, pemerintah mengusulkan agar lembaga pengguna hanya mengakses data kependudukan untuk verifikasi dan validasi. Lembaga itu juga wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang digunakan.
Usulan pemerintah melarang lembaga pengguna menyimpan data kependudukan yang telah diakses, memberikannya kepada pihak lain, atau memperjualbelikannya. Ketentuan akses dan larangan itu akan menjadi bagian penting pembahasan RUU, seiring pemerintah dan DPR merumuskan aturan administrasi kependudukan yang diperbarui.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah