JAKARTA — Rehabilitasi bencana Sumatera pada 2027 disiapkan dengan anggaran sekitar Rp 42 triliun untuk mempercepat pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kebutuhan itu kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dana tersebut mencakup sekitar Rp 33 triliun untuk kementerian dan lembaga, serta Rp 9 triliun anggaran 2026 yang belum disalurkan Kementerian Keuangan. Pemerintah berharap pekerjaan pemulihan dapat kembali berjalan pada awal 2027, bukan tertunda karena urusan administrasi dan pengadaan.
Anggaran untuk proyek pemulihan
Tito menjelaskan, kebutuhan Rp 33 triliun telah dihitung untuk kegiatan kementerian dan lembaga. Sementara itu, alokasi Rp 9 triliun yang belum tersalurkan pada 2026 akan dibawa ke tahun berikutnya karena waktu penyalurannya dinilai terlalu pendek.
Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi itu akan membiayai pembangunan infrastruktur serta fasilitas masyarakat. Daftar kegiatan yang disebut Tito meliputi jalan, sekolah, rumah ibadah, pasar, dan fasilitas pendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Besarnya alokasi menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya menyasar bangunan pemerintahan. Jalan dan pasar yang berfungsi kembali dapat mendukung mobilitas warga dan kegiatan ekonomi setempat, sedangkan sekolah serta rumah ibadah menjadi bagian dari pemulihan layanan masyarakat di tiga provinsi terdampak.
Fokusnya pada pekerjaan nyata.
Tito mengatakan anggaran akan disalurkan kepada kementerian dan lembaga pelaksana, bukan hanya kepada Kementerian Dalam Negeri. Setiap instansi akan menangani kegiatan yang sudah memiliki target, termasuk pekerjaan jalan dan pembangunan fasilitas umum.
Rehabilitasi bencana Sumatera menunggu kepastian dana
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah siap menyediakan anggaran tersebut, menurut Tito. Mendagri meminta kepastian dana diberikan secepat mungkin agar kementerian dan lembaga dapat mengajukan kebutuhan kepada Kementerian Keuangan dan memulai proses pengadaan lebih awal.
Kecepatan pengadaan akan menentukan kapan proyek di lapangan dapat dimulai. Jika proses lelang bergerak cepat setelah persetujuan anggaran, pemerintah berharap pekerjaan pemulihan tidak tertahan sampai pertengahan tahun.
Tito berharap dana dapat ditransfer pada Januari atau paling lambat Februari 2027. Dengan jadwal itu, kementerian dan lembaga bisa segera menjalankan pekerjaan setelah proses lelang selesai.
Penundaan, kata Tito, berisiko membuat masyarakat menunggu lebih lama sebelum pembangunan berjalan. Ia mengingatkan agar kendala administrasi keuangan tidak membuat pekerjaan baru dimulai pada April, Mei, atau Juni.
Percepatan ini penting bagi warga yang menunggu jalan, sekolah, rumah ibadah, pasar, dan fasilitas usaha kembali dibangun. Kepastian dana juga memberi kementerian dan lembaga ruang untuk menyiapkan pengadaan sebelum pekerjaan fisik dimulai, sehingga target pemulihan dapat bergerak sesuai rencana.
Tito menegaskan pemerintah perlu menghindari jeda panjang antara persetujuan anggaran dan pelaksanaan. “Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer Januari, paling lambat Februari, sudah kita harus running lagi.
Jangan terjadi stagnan karena masalah administrasi keuangan dan ketersediaan keuangan stagnan, baru kita kerja bulan April, Mei, Juni. Kasihan masyarakat makin lama menunggu,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP