Normalisasi Sungai Sumatra: Prabowo Targetkan 137 Aliran

JAKARTA — Normalisasi sungai Sumatra menjadi prioritas pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan penanganan 137 sungai terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada Senin (9/11/2026). Langkah ini ditujukan untuk mengurangi risiko banjir susulan yang kembali merusak wilayah dan infrastruktur yang sudah dipulihkan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan banjir susulan terjadi sedikitnya 41 kali di tiga provinsi itu sejak April hingga Oktober 2026. Jalan, jembatan, dan kawasan yang sebelumnya dibersihkan dari lumpur ikut terdampak kembali.

Kerusakan berulang membuat normalisasi aliran sungai menjadi bagian penting dari pemulihan warga, bukan sekadar pekerjaan infrastruktur. Sedimentasi yang menumpuk dapat membuat air meluap dari tanggul saat hujan turun.

Rincian 137 sungai terdampak

Tito menyampaikan perintah presiden seusai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta. Ia mengatakan sungai-sungai terdampak perlu segera dinormalisasi agar risiko banjir berikutnya dapat ditekan.

“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137, yang terdampak,” kata Tito.

Jumlah sungai terdampak terbagi di tiga provinsi. Aceh mencatat 31 sungai, Sumatra Utara 48 sungai, sedangkan Sumatra Barat 58 sungai.

Pemerintah juga menangani 38 muara. Tujuh muara sudah dinormalisasi, 11 masih dikerjakan, dan 20 belum tertangani.

Normalisasi sungai Sumatra dan langkah mitigasi

Kementerian Pekerjaan Umum akan menjadi pelaksana utama normalisasi. Pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak terkait akan mendukung pekerjaan di lapangan.

Perintahnya jelas. Pemerintah daerah juga didorong memakai anggaran yang sudah dialokasikan untuk mempercepat normalisasi dan memperkuat tanggul di wilayah masing-masing.

Dampaknya langsung menyentuh warga di kawasan rawan banjir. Jika sungai dan tanggul belum tertangani, rumah serta akses jalan yang baru pulih berisiko kembali terdampak, sementara pekerjaan pemulihan harus dimulai lagi.

Pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di wilayah yang masih menjalani pemulihan. Prabowo juga menugaskan unsur Zeni TNI dan Polri membantu mengangkat sedimentasi sungai serta membangun tanggul di sekitar aliran.

Tito menyebut pemerintah daerah dapat menetapkan kembali status tanggap darurat jika bencana susulan berdampak luas. Status itu memungkinkan penggunaan anggaran dan penanganan darurat dipercepat untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.

“Sepanjang itu dampaknya luas, boleh terapkan tanggap darurat lagi,” ujar Tito. Ia mengatakan telah mengirim surat edaran kepada daerah terdampak di tiga provinsi agar kabupaten dan kota dapat mengambil langkah tersebut bila banjir atau bencana kembali terjadi dengan dampak cukup luas.

Pelaksanaan normalisasi sungai, penanganan muara, dan penguatan tanggul kini menjadi pekerjaan berikutnya bagi pemerintah pusat dan daerah. Operasi modifikasi cuaca juga disiapkan untuk mendukung upaya mengurangi risiko bencana susulan selama pemulihan berlangsung.