PPPK Paruh Waktu Bogor: 9.687 Pegawai Butuh Rp600 Miliar

BOGOR — PPPK paruh waktu Bogor membutuhkan anggaran sekitar Rp600 miliar jika 9.687 pegawai beralih menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Pemerintah pusat dan DPR RI telah menyepakati pengangkatan mulai 1 Januari 2027, tetapi belum menetapkan aturan teknis maupun sumber pembiayaan gaji.

Bagi APBD Kabupaten Bogor, penentuan siapa yang menanggung gaji akan berdampak langsung pada ruang anggaran daerah. Jika pemerintah pusat membiayai kebutuhan itu, Pemkab Bogor berpotensi menghemat sekitar Rp600 miliar.

Anggaran bergantung pada sumber pembiayaan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Achmad Wildan menyampaikan perkiraan kebutuhan itu di Cibinong, Senin (9/11). Angka tersebut mencakup pengangkatan 9.687 PPPK paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu pada 2027.

“Kebutuhan kita (Pemkab Bogor) secara total memang Rp600 miliar untuk PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu,” kata Achmad Wildan.

Pemkab Bogor berharap pemerintah pusat menanggung pembiayaan tersebut. Jika dibebankan kepada pemerintah daerah melalui APBD, kebutuhan itu akan menjadi beban anggaran setempat.

“Ya, mudah-mudahan itu benar dibiayai oleh pusat. Kami berharap seperti itu,” ujar Achmad.

Taruhannya besar bagi anggaran daerah. Selisih tanggungan Rp600 miliar dapat menentukan berapa ruang fiskal yang masih tersedia untuk kebutuhan pemerintah kabupaten lainnya, meski bahan kebijakan belum memerinci pos anggaran yang akan terdampak.

Alih status berlaku mulai 2027

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pada 6 November 2026 bahwa pemerintah dan DPR RI telah menyepakati perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Kesepakatan itu dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2027, setelah pemerintah melakukan perhitungan dan berkoordinasi dengan pimpinan DPR.

Pembahasan kebijakan ini muncul dari aspirasi berbagai profesi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR membahas masukan masyarakat bersama pemerintah. Cakupan yang disebut Menteri Sekretaris Negara meliputi guru, dosen, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan dan medis, serta tenaga teknis dan pelaksana lainnya.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyebut alih status menjawab aspirasi pegawai dan dapat memberi kepastian kerja serta perlindungan hak. Ia juga menekankan perlunya aturan teknis dan mekanisme pemenuhan hak finansial sebelum kebijakan diberlakukan.

Aturan teknis belum terbit

Sampai informasi disampaikan, regulasi yang mengatur pelaksanaan alih status lintas profesi belum terbit. Termasuk di dalamnya ketentuan tentang penganggaran gaji, sehingga pemerintah daerah belum memiliki kepastian mengenai pihak yang akan membayar.

Keputusan mengenai pembiayaan akan menentukan dampak kebijakan di tingkat daerah. Bagi Kabupaten Bogor, pilihan antara APBN dan APBD berarti perbedaan kebutuhan anggaran sekitar Rp600 miliar untuk pengangkatan pegawai yang disebutkan.

Pemerintah pusat dan instansi terkait masih perlu menetapkan aturan pelaksanaan serta mekanisme pembiayaan sebelum jadwal alih status dimulai. Kejelasan itu akan menentukan langkah penganggaran Pemkab Bogor berikutnya.

Ikuti Info CPNS & PPPK Terbaru: artikel terbaru dan arsip Info CPNS & PPPK Terbaru.