PPPK Penuh Waktu Bogor: 9.687 Pegawai

BOGOR — PPPK penuh waktu di Kabupaten Bogor akan mencakup 9.687 pegawai mulai 1 Januari 2027, dan Bupati Rudy Susmanto menyatakan APBD daerah mampu membiayai mereka. Pernyataan itu disampaikan Rudy di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/11), meski aturan teknis pengalihan status dan sumber gaji belum terbit.

Angka tersebut menjadi perhatian bagi pegawai yang menunggu perubahan status dari paruh waktu ke penuh waktu. Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan siap membiayai mereka, sementara pelaksanaan pengangkatan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat.

PPPK penuh waktu Bogor dan kesiapan APBD

Rudy mengatakan kemampuan fiskal Kabupaten Bogor mencukupi untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara, termasuk PPPK paruh waktu dan penuh waktu. Ia menyebut pembiayaan PPPK paruh waktu selama ini juga sudah dialokasikan melalui APBD.

Dengan dasar itu, pemerintah daerah menyatakan siap menindaklanjuti kebijakan pengalihan status. Bagi para pegawai, kepastian kemampuan anggaran daerah memberi gambaran bahwa pembiayaan tidak menjadi hambatan yang dikhawatirkan pemerintah kabupaten.

Namun, kesiapan anggaran belum sama dengan kepastian teknis. Regulasi yang mengatur proses pengangkatan PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi penuh waktu, termasuk mekanisme penganggaran gaji, belum terbit.

“Kemampuan fiskal kita cukup untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara, baik PPPK paruh waktu maupun penuh waktu,” kata Rudy di Cibinong.

Skema gaji berbeda menurut lingkup kerja

Gambaran mengenai sumber gaji untuk sebagian kelompok PPPK sudah disebutkan. Guru PPPK penuh waktu direncanakan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan gaji bersumber dari APBN.

Tenaga kesehatan berada dalam lingkup Kementerian Kesehatan. Sementara Satpol PP dan petugas pemadam kebakaran masuk dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri. Pengaturan untuk tenaga teknis lainnya masih menjadi pertanyaan dalam proses alih status.

Perbedaan sumber pembiayaan penting bagi pegawai dan pemerintah daerah. Jika gaji suatu kelompok dibebankan pada APBN, skema itu berbeda dari pembiayaan melalui APBD yang selama ini digunakan Kabupaten Bogor untuk PPPK paruh waktu.

Besaran gaji juga tidak bisa disamaratakan hanya berdasarkan status. Dalam konteks penggajian PPPK, sumber pembanding menjelaskan bahwa gaji pokok penuh waktu mengikuti golongan dan masa kerja, sedangkan penghasilan paruh waktu mengacu pada penghasilan sebelumnya sebagai pegawai non-ASN atau upah minimum yang berlaku di wilayahnya.

Aturan yang disebut dalam sumber pembanding mencakup Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 mengenai gaji pokok PPPK penuh waktu. Rentang gaji pokok penuh waktu yang dicantumkan ialah Rp1.938.500 hingga Rp7.329.000 per bulan, bergantung pada golongan dan masa kerja.

Alih status masih menunggu aturan teknis

Besarnya jumlah pegawai yang direncanakan beralih status membuat kepastian aturan berdampak langsung pada perencanaan anggaran daerah. Kabupaten Bogor menyatakan mampu menanggung pembiayaan, tetapi pemerintah pusat masih perlu menetapkan petunjuk teknis agar proses dan pembagian tanggung jawab gaji lebih terang.

Bagi PPPK paruh waktu, perubahan menjadi penuh waktu bukan sekadar pergantian nama status. Skema kerja dan penggajian dapat berbeda, sementara pengaturan untuk tenaga teknis belum memperoleh gambaran yang sama seperti guru, tenaga kesehatan, Satpol PP, dan damkar.

Rudy menyampaikan kesiapan pemerintah kabupaten untuk mengikuti kebijakan pusat. “Kemampuan fiskal kita cukup untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara, baik PPPK paruh waktu maupun penuh waktu,” ujarnya.

Ikuti Info CPNS & PPPK Terbaru: artikel terbaru dan arsip Info CPNS & PPPK Terbaru.