Kemenhut Tumbangkan 11.180 Pohon Sawit Ilegal di Suaka Margasatwa Lamandau

SUKAMARA — Penertiban sawit ilegal di Suaka Margasatwa Lamandau menghentikan penguasaan kebun di kawasan konservasi seluas 88 hektare di Kalimantan Tengah. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama aparat dan warga menumbangkan 11.180 pohon sawit dalam operasi yang juga menindaklanjuti perkara kebakaran hutan.

Operasi itu melibatkan TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Sebanyak 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan kawasan secara ilegal bersedia menghentikan aktivitas mereka secara sukarela.

Penertiban sawit ilegal Lamandau terkait penyidikan kebakaran

Penertiban berlangsung di Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, wilayah Kabupaten Sukamara. Selain menumbangkan pohon, petugas mencatat 28 pondok kerja dibongkar secara mandiri oleh pihak yang menggunakannya.

Kemenhut menyebut langkah tersebut sebagai tindak lanjut penanganan perkara kebakaran hutan di kawasan konservasi itu. Dalam proses penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan telah memeriksa 43 penggarap ilegal untuk mendapatkan keterangan terkait perkara.

Pemeriksaan terhadap para penggarap menghubungkan penertiban kawasan dengan penanganan perkara kebakaran. Operasi ini bukan hanya menghentikan pemanfaatan lahan tanpa izin; langkah tersebut juga mengosongkan pondok kerja dan kebun sawit yang berada di dalam suaka margasatwa.

Operasi gabungkan penegak hukum dan warga

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan mengerahkan Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan dan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan. Dari sisi konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem turut bekerja melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah.

Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kodim 1014/Pangkalan Bun, Polres Sukamara, Kejaksaan Negeri Sukamara, serta KPHP Sukamara-Lamandau juga terlibat. Masyarakat Desa Kartamulia dan tokoh adat setempat ikut dalam penertiban.

Keterlibatan warga dan tokoh adat berjalan beriringan dengan tindakan aparat. Kesediaan 43 pihak menghentikan aktivitas serta pembongkaran mandiri 28 pondok menunjukkan bahwa sebagian penertiban dilakukan tanpa pembongkaran paksa yang disebutkan dalam keterangan operasi.

Bagi kawasan konservasi dan warga sekitar, penghentian kegiatan ilegal berarti kebun sawit dan pondok kerja yang mengisi area suaka tak lagi digunakan oleh pihak yang menguasainya. Namun, penertiban ini juga berada dalam rangkaian penanganan perkara kebakaran hutan, sehingga pemeriksaan terhadap para penggarap menjadi bagian penting dari tindak lanjut hukum.

Operasi di SM Lamandau mempertemukan penegakan aturan kawasan, penyidikan kebakaran, dan kerja bersama pemerintah daerah serta masyarakat. Kemenhut menyatakan 43 penggarap telah diperiksa penyidik untuk memperoleh keterangan dalam perkara tersebut.