Tambahan TKD Bencana: Rp10,64 Triliun Belum Terserap Merata

JAKARTA — Tambahan TKD bencana senilai Rp10,64 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum direalisasikan merata oleh pemerintah daerah hingga Senin (9/11/2026). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut realisasi di sejumlah kabupaten masih 0 persen.

Anggaran itu bagian dari dukungan pemerintah pusat sebesar Rp12,34 triliun untuk menangani bencana di tiga provinsi tersebut. Dana tambahan transfer ke daerah (TKD) ditujukan untuk mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak.

Realisasi yang belum berjalan berarti pekerjaan pemulihan di daerah berisiko tertunda jika anggaran tidak segera digunakan. Tito meminta kepala daerah memastikan dana dipakai untuk kebutuhan bencana, bukan dialihkan ke keperluan lain atau sengaja disisakan hingga akhir tahun.

Realisasi berbeda antarwilayah

Di Sumatera Utara, Kabupaten Asahan mencatat realisasi tambahan TKD sebesar 60 persen. Namun, Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih belum membelanjakan anggaran itu, dengan realisasi 0 persen.

“Nah kemudian di Sumatera Utara juga yang tertinggi itu 60 persen di Asahan, bahkan ada yang masih 0 persen, Mandailing Natal dan Kabupaten Toba,” ujar Tito usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Angka di Aceh juga menunjukkan jarak antardaerah. Kabupaten Pidie telah merealisasikan 93 persen tambahan TKD, sedangkan Kabupaten Bireuen masih berada di angka 0 persen.

Tito mengatakan dirinya telah menghubungi langsung Bupati Bireuen. Kepala daerah itu menjelaskan pembayaran pembangunan jalan baru akan dilakukan pada akhir tahun. Pemerintah pusat, kata Tito, dapat memahami realisasi rendah jika pekerjaan memang belum selesai.

Tito minta dana tidak dialihkan

Yang menjadi perhatian pemerintah, menurut Tito, ialah kemungkinan anggaran digunakan untuk urusan di luar penanganan bencana atau sengaja ditahan sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), yakni sisa anggaran yang tidak terpakai pada akhir tahun.

“Tapi jangan sampai alasannya karena dananya dipakai buat yang lain, yang bukan bencana, atau karena sengaja untuk dijadikan SiLPA akhir tahun untuk diluncurkan tahun depan, enggak boleh. Gunakan dan kami akan pantau itu,” tegas Menteri Dalam Negeri tersebut.

Pemanfaatan tambahan TKD menentukan seberapa cepat pemerintah daerah dapat menjalankan pekerjaan pemulihan yang menjadi tanggung jawabnya. Jika dana hanya menunggu pencairan pembayaran pada akhir tahun, sejumlah kegiatan penanganan bencana berpotensi tidak segera berjalan, meski anggaran sudah tersedia.

Besaran dukungan pusat mencapai Rp12,34 triliun, tetapi Rp10,64 triliun di antaranya berupa tambahan TKD yang perlu direalisasikan daerah. Tito meminta para penerima tidak hanya mengandalkan bantuan pusat dalam menangani dampak bencana.

“Gunakan untuk penanganan bencana. Jangan hanya nunggu dari pemerintah pusat saja gitu,” kata Tito.