BMKG Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca di Sumatera, Antisipasi Bencana Saat Puncak Musim Hujan

JAKARTA — BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca di Sumatera menjelang puncak musim hujan pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Langkah bersama BNPB ini diarahkan untuk mengurangi risiko hujan ekstrem di wilayah yang masih rentan setelah bencana.

Dampaknya langsung menyentuh kawasan yang sedang memulihkan diri: hujan lebat berpotensi menambah tekanan pada wilayah dengan sungai yang belum dinormalisasi. Pemerintah juga masih mengejar pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah terdampak.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan rencana itu setelah rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 November 2026. Operasi dapat dilakukan di provinsi yang menetapkan status siaga darurat, dengan BNPB sebagai pelaksana dan BMKG sebagai pengawas.

Operasi modifikasi cuaca Sumatera punya dua metode

Metode pertama mengarahkan hujan agar turun lebih awal di wilayah yang dianggap aman, seperti perairan atau kawasan yang tidak berisiko memicu bencana. Tim akan mengintervensi awan sejak berada di wilayah hulu pembentukannya, sebelum hujan berpotensi mencapai daerah pemulihan.

Metode kedua memakai bahan semai berukuran lebih kecil dari 2 mikron atau flare untuk menghambat kondensasi, yakni proses terbentuknya titik-titik air di awan. Dengan proses itu terganggu, awan diharapkan terpecah dan peluang hujan berkurang.

“Nah, kita upayakan agar hujan tidak jatuh di daerah-daerah yang memang belum siap. Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar, itu juga akan kita jaga supaya tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan,” kata Teuku.

Pengaturan hujan menjadi penting karena beberapa wilayah masih menjalani pemulihan, sementara kondisi sungai belum seluruhnya dinormalisasi. Jika hujan ekstrem terjadi di kawasan rentan, proses pembangunan dan pemulihan dapat menghadapi risiko tambahan.

Pemulihan Sumatera masih membutuhkan dukungan

Operasi cuaca menjadi bagian dari upaya mengurangi ancaman langsung selama musim hujan, bukan pengganti pekerjaan pemulihan fisik. Normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur tetap diperlukan untuk menangani kerentanan yang disebut BMKG.

Konteks pemulihan juga mencakup kebutuhan anggaran. Dalam keterangan terpisah seusai rapat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemerintah menyiapkan sekitar Rp 42 triliun pada 2027 untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tito merinci, kebutuhan itu mencakup sekitar Rp 33 triliun untuk kementerian dan lembaga, serta Rp 9 triliun dari anggaran 2026 yang belum disalurkan. Dana tersebut direncanakan mendukung pembangunan jalan, sekolah, rumah ibadah, pasar, dan fasilitas pendukung usaha mikro, kecil, dan menengah.

Rencana anggaran itu memberi gambaran skala pekerjaan pemulihan, sementara operasi modifikasi cuaca menyasar risiko hujan selama pekerjaan berlangsung. Kedua langkah tersebut memiliki sasaran berbeda: satu mengurangi ancaman cuaca, satu mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi.

Teuku menegaskan, BNPB akan menjalankan operasi dengan supervisi BMKG. Ia mengatakan, “Nanti dari BNPB yang disupervisi oleh BMKG, kita dapat melakukan operasi modifikasi cuaca dengan dua cara.” Puncak musim hujan yang menjadi perhatian diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027.