Bansos Digital: Data Tanah dan Mobil Bisa Gugurkan Kelayakan

JAKARTA — Bansos Digital akan memakai data kepemilikan tanah dan kendaraan untuk menilai kelayakan warga, dengan pemerintah menargetkan program Perlindungan Sosial Digital mulai berjalan pada 10 November 2026. Warga yang dinilai mampu, misalnya memiliki mobil atau tanah luas, dapat dikategorikan tidak layak menerima bantuan.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan sistem itu akan mengelompokkan warga yang layak menerima bantuan tunai, bantuan nontunai, keduanya, atau tidak layak. Pemerintah mengandalkan registrasi mandiri warga dan pencocokan data lintas layanan publik.

Kriteria penerima Bansos Digital

Penilaian kelayakan mengacu pada basis data yang dihimpun melalui registrasi ke sistem Digitalisasi Bansos. Data itu akan dicocokkan dengan identitas kependudukan serta informasi kepemilikan tanah dan kendaraan.

“Layak mendapat bantuan itu pun nanti ada yang bisa [dikategorikan], bantuan dalam bentuk tunai, atau layak bantuan untuk non-tunai, atau layak mendapatkan dua-duanya. Atau disebutkan tidak layak, karena punya mobil, punya tanah yang luas misalnya, itu akan mudah ketahuan,” kata Tito dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).

Artinya, pencatatan kepemilikan aset menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam menentukan penerima. Sistem juga membedakan jenis bantuan yang dinilai sesuai untuk setiap warga, bukan hanya menetapkan satu kategori penerima secara seragam.

Dampaknya langsung terasa pada proses penyaluran. Pemerintah berharap pemeriksaan data dapat membantu mengarahkan bantuan kepada warga yang membutuhkan, sekaligus mengurangi risiko bantuan diberikan kepada orang yang dinilai tidak memenuhi kriteria.

Data kependudukan menjadi penghubung layanan

Tito menyebut Digitalisasi Perlindungan Sosial sebagai bagian dari pembangunan pemerintahan digital. KTP elektronik akan menjadi dasar integrasi berbagai layanan publik, dengan dukungan data kependudukan dan biometrik yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Rencana integrasi itu mencakup layanan kesehatan, pendidikan, kendaraan bermotor, serta sertifikat tanah yang dikelola ATR/BPN. Warga nantinya diarahkan memakai satu nomor unik untuk mengakses layanan yang terhubung melalui sistem masuk tunggal.

“Paralel dengan itu, akan dibuatkan sistem yang meng-connect semua layanan publik, baik yang dari Kementerian Kesehatan, pendidikan, kemudian layanan kendaraan bermotor misalnya, semua, ATR/BPN, sertifikat [tanah], sehingga cukup dengan satu single sign-on, satu nomor unik yang dipegang oleh masing-masing warga negara,” ujar Tito.