Tanggap Darurat Sumatera Bisa Ditetapkan Lagi Saat Bencana Meluas

JAKARTA — Tanggap darurat Sumatera dapat ditetapkan kembali oleh pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat jika bencana susulan berdampak luas, menurut surat edaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang diterbitkan pada 10 November 2026.

Kebijakan ini membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penggunaan anggaran dan pengadaan kebutuhan darurat tanpa proses lelang. Langkah itu berlaku saat wilayah yang sedang menjalani rehabilitasi dan rekonstruksi kembali dilanda bencana.

Tito menyampaikan kebijakan tersebut setelah rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia mengatakan sejumlah kepala daerah melaporkan banjir susulan saat masa pemulihan pascabencana masih berlangsung.

Surat edaran untuk tiga provinsi

Surat edaran itu ditujukan kepada pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera. Pemerintah kabupaten atau kota dapat kembali menetapkan tanggap darurat apabila banjir atau bencana lain terjadi lagi dan dampaknya cukup luas.

“Sepanjang itu dampaknya luas, boleh terapkan tanggap darurat lagi,” kata Tito usai rapat di Istana Kepresidenan.

Menteri Dalam Negeri itu menjelaskan, sejumlah bupati menyampaikan adanya banjir susulan ketika daerah mereka memasuki masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Solok menjadi salah satu wilayah yang disebut dalam keluhan tersebut.

“Saya sehari ini sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh daerah ini yang terdampak tadi di tiga provinsi, kalau di kabupaten/kota itu banjir lagi atau kena bencana lagi ulang dan berdampak cukup luas, silakan terapkan keluarkan surat tanggap darurat,” ujar Tito.

Anggaran darurat dan kerusakan berulang

Penetapan tanggap darurat memungkinkan pemerintah daerah bergerak lebih cepat dalam memenuhi kebutuhan warga terdampak. Pengadaan dalam kondisi itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung, tanpa menunggu proses lelang.

Dampaknya terasa pada kecepatan penanganan. Pemerintah daerah dapat menggunakan mekanisme anggaran darurat dan mengadakan kebutuhan mendesak lebih cepat, sementara warga tidak perlu menunggu proses pengadaan yang berisiko memperlambat bantuan.

“Manfaatnya apa? Supaya dalam masa tanggap darurat ini mekanisme penggunaan anggaran bisa lebih cepat, dan kemudian kedua bisa penunjukan langsung, tidak perlu melalui proses lelang, ya keburu sudah masyarakat akan menderita, terlambat,” kata Tito.

Tantangannya berulang.

Tito menyebut sedikitnya 41 bencana susulan berupa banjir dan tanah longsor terjadi sejak April hingga November 2026 di wilayah yang sebelumnya terdampak bencana besar pada November 2025. Rentang kejadian itu menunjukkan daerah pemulihan masih menghadapi gangguan baru, bukan hanya menyelesaikan kerusakan lama.

Sejumlah infrastruktur yang sudah diperbaiki kembali rusak akibat bencana susulan. Tito menyebut jembatan yang diperbaiki terbawa arus, sementara lumpur kembali menutupi wilayah yang sebelumnya telah dibersihkan.

“Sehingga jembatan yang sudah diperbaiki, terbawa arus lagi, yang sudah diperbaiki dibersihkan lumpur, masuk lagi lumpur,” kata Tito.

Pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini dapat menggunakan dasar surat edaran itu saat bencana susulan berdampak luas. Penetapan status tanggap darurat kembali akan membuka jalur penanganan dan pengadaan cepat bagi kebutuhan warga terdampak.