JAKARTA — Gus Baha menjelaskan demonstrasi dalam Islam dapat dibolehkan jika kritik terhadap pemerintah disampaikan secara damai dan tidak merugikan masyarakat. Pandangan itu disampaikan dalam kajian yang dipublikasikan pada Selasa, 10 November 2026.
Unjuk rasa, menurut Gus Baha, tidak otomatis boleh atau dilarang. Tujuan, cara pelaksanaan, dan dampaknya perlu dinilai sebelum suatu aksi dipandang sesuai dengan ajaran Islam.
Gus Baha soal demonstrasi dan kritik pemerintah
Gus Baha, nama akrab KH Bahauddin Nursalim, menerangkan demonstrasi pada dasarnya berarti memperlihatkan atau menunjukkan sesuatu. Dalam aksi massa, tindakan itu dapat menjadi cara masyarakat menyatakan sikap, aspirasi, atau kekuatan.
Karena itu, penilaian terhadap demonstrasi tidak cukup hanya melihat bentuk aksinya. Masyarakat juga perlu mempertimbangkan apakah tujuan unjuk rasa baik dan apakah pelaksanaannya menjaga ketertiban.
Gus Baha menyebut demonstrasi dapat dibolehkan selama tidak merugikan orang lain, tidak berlangsung anarkis, dan tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Dengan kata lain, kritik kepada pemerintah tidak serta-merta dilarang, tetapi cara menyampaikannya tetap menentukan.
Pandangan ini memberi batas yang konkret bagi aksi protes. Aspirasi dapat disuarakan, sementara tindakan yang membahayakan warga atau mengganggu kemaslahatan bersama tidak dibenarkan dalam kerangka yang dijelaskan Gus Baha.
Batas aksi: damai, tertib, dan tidak menimbulkan mudarat
Dalam kehidupan bernegara, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pendapat ketika ada kebijakan atau persoalan yang perlu dikritisi. Kritik dapat menjadi upaya memperbaiki keadaan sekaligus mengingatkan pihak yang memiliki kewenangan.
Namun, menyampaikan aspirasi bukan berarti bebas mengabaikan etika. Gus Baha menekankan cara yang baik, nilai-nilai Islam, serta kepatuhan pada hukum dan konstitusi sebagai batas dalam menyuarakan pendapat.
Bagi warga yang mengikuti demonstrasi, prinsip itu berarti aksi perlu dijalankan tanpa kekerasan dan tanpa membuat masyarakat lain menanggung dampaknya. Bagi pihak yang menerima kritik, aspirasi publik menjadi bagian dari kehidupan bernegara yang perlu diperhatikan.
Sikap diam juga tidak selalu menjadi pilihan terbaik ketika ada persoalan yang patut dikritisi. Namun, kritik yang ditujukan untuk memperbaiki keadaan tetap perlu disampaikan secara tertib, bukan dengan tindakan anarkis.
Dengan demikian, ukuran utamanya bukan semata-mata apakah masyarakat turun ke jalan. Tujuan aksi, cara peserta menyampaikan tuntutan, dan dampaknya terhadap orang lain menjadi pertimbangan penting dalam pandangan yang disampaikan Gus Baha.
Dalam kajian tersebut, Gus Baha mengaitkan kebebasan menyampaikan aspirasi dengan tanggung jawab menjaga kemaslahatan. Demonstrasi dapat menjadi saluran kritik, selama pelaksanaannya tidak melanggar hukum dan tidak mendatangkan mudarat bagi masyarakat.
Prinsip itu menempatkan ketertiban sebagai bagian dari penyampaian pendapat, bukan alasan untuk meniadakan kritik. Aspirasi terhadap kebijakan tetap dapat disuarakan dengan cara damai dan sesuai aturan.
Gus Baha menyampaikan pandangan itu melalui kajian yang dipublikasikan di kanal YouTube NU Channel. Penjelasannya menekankan bahwa penilaian atas demonstrasi harus melihat tujuan, pelaksanaan, dan akibatnya, bukan memberi satu hukum mutlak untuk semua aksi.
Karena itu, demonstrasi yang mengkritik pemerintah perlu menjaga cara penyampaian dan dampaknya terhadap warga. Prinsip damai, tertib, serta sesuai hukum menjadi pegangan saat masyarakat menyampaikan aspirasi.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP