Demo 10 November di Jakarta Bawa 5 Tuntutan, Ini Isinya

JAKARTA — Demo 10 November di Jakarta membawa lima tuntutan, mulai dari penanganan krisis lingkungan hingga reformasi penegakan hukum. Aksi bertajuk #PulihkanIndonesia itu dipusatkan di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada 10 November 2026 pukul 12.00 hingga 13.00 WIB.

Aliansi mahasiswa dan aktivis memperkirakan sekitar 500 peserta akan mengikuti aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Aparat menyiapkan pengamanan dan pengaturan lalu lintas, sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah Jakarta dipastikan tetap berjalan normal.

Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia bersama elemen masyarakat menginisiasi demonstrasi tersebut. Lima tuntutan mereka menyasar kebijakan lingkungan, tata kelola pemerintahan, kesejahteraan sosial, penegakan hukum, dan reformasi aparat.

Lima tuntutan demo 10 November

Tuntutan pertama berfokus pada krisis lingkungan. Massa mendesak pemerintah bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan, melindungi warga terdampak, menyelamatkan satwa endemik, serta memulihkan ekosistem hutan dan sumber daya air.

BEM PTMA juga meminta Presiden mencopot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Mereka menilai ia gagal menjalankan mandat perlindungan lingkungan dan menangani krisis ekologis.

Poin kedua menuntut pembersihan tata kelola negara dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengunjuk rasa mendesak penghentian persekongkolan pejabat dengan investor atau pengusaha yang dinilai mengabaikan keberlanjutan lingkungan demi keuntungan pihak tertentu.

Tuntutan ketiga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Massa meminta pemerintah menjamin pendidikan berkualitas yang merata, memperluas akses pelayanan kesehatan yang layak, serta merumuskan kebijakan konkret untuk membuka lapangan kerja dan mengatasi pengangguran.

Poin keempat menyoroti ketimpangan perlakuan hukum. Penegak hukum diminta mengusut dan menindak pelanggaran tanpa pengecualian, termasuk perkara yang melibatkan pejabat negara, jenderal, pengusaha, atau kelompok dengan kekuatan modal dan kekuasaan.

Tuntutan kelima mendorong reformasi mental di lembaga penegak hukum. Massa meminta aparat bekerja transparan, akuntabel, dan adil, serta mengutamakan hak masyarakat. Hukum, menurut tuntutan mereka, tidak boleh menjadi alat politik untuk melanggengkan kekuasaan.

Pengamanan dan dampak lalu lintas

Rencana aksi dapat berdampak langsung pada perjalanan warga di sekitar Tugu Tani hingga kawasan Istana Negara. Kepolisian menyiapkan pengalihan arus kendaraan secara kondisional untuk mencegah penumpukan lalu lintas, sedangkan sekolah di Jakarta tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa.

Polda Metro Jaya bekerja sama dengan TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pengamanan dalam untuk menjaga lokasi aksi. Pengamanan itu mencakup kawasan Tugu Tani hingga Istana Negara.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan aparat telah menggelar simulasi tactical floor game. Simulasi tersebut digunakan untuk menyamakan pemahaman personel agar pengawalan berlangsung tertib dan sesuai prosedur konstitusional.

Koordinator Presidium Nasional BEM PTMA Indonesia Asrul Haruna menyebut aksi itu berangkat dari kegelisahan terhadap persoalan mendasar bangsa. Ia menegaskan gerakan tersebut bukan agenda makar, melainkan ruang konsolidasi untuk mengawal masa depan Indonesia.

Rangkaian tuntutan, menurut BEM PTMA, disusun melalui analisis, kajian ilmiah, diskusi, dan advokasi lapangan. Aksi itu juga menjadi bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan publik serta tata kelola pemerintahan.

Momentum Hari Pahlawan menjadi latar bagi massa untuk menyampaikan tuntutan soal keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan rakyat. Asrul menegaskan aksi tersebut sebagai ruang konsolidasi bersama dalam mengawal masa depan Indonesia.