Fatwa Vape MUI Nomor 131/2026: Produksi dan Penjualan Haram

JAKARTA — Fatwa vape MUI Nomor 131 Tahun 2026 menetapkan penggunaan rokok elektrik haram, berlaku sejak ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026). MUI juga menyatakan produksi dan perdagangan vape haram serta meminta pemerintah dan aparat memperketat pengendaliannya.

Ketentuan itu tertuang dalam Fatwa MUI tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. MUI menyebut risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, dan potensi pemanfaatan perangkat vape untuk mengedarkan atau mengonsumsi narkotika sebagai dasar penetapan.

Isi fatwa vape MUI dan dasar penetapan

Dalam dokumen tersebut, MUI menjelaskan rokok elektrik sebagai produk yang memanaskan cairan dengan perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lain. Proses itu menghasilkan uap atau aerosol yang kemudian dihirup pengguna.

Cairan vape dapat mengandung nikotin, gliserin, serta zat penambah rasa. Fatwa itu mendefinisikan nikotin sebagai senyawa yang dapat berasal dari tanaman tembakau atau dibuat melalui sintesis.

MUI mencatat nikotin memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, dan berdampak negatif terhadap kesehatan. Pernyataan itu menjadi bagian dari pertimbangan atas penggunaan rokok elektrik.

“Yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan,” demikian bunyi keterangan dalam fatwa mengenai nikotin.

Ketetapan MUI mencakup penggunaan vape dan penyalahgunaan perangkatnya untuk konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. MUI juga menetapkan produksi maupun perdagangan rokok elektrik sebagai perbuatan haram.

“Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” tegas MUI dalam dokumen tersebut.

Fatwa vape MUI mendorong langkah pemerintah

Fatwa itu memuat 12 rekomendasi bagi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, keluarga, dan masyarakat. Arah rekomendasinya mencakup aturan larangan, pengawasan produk, pencegahan penyalahgunaan, serta edukasi tentang nikotin.

MUI meminta Presiden bersama DPR menyusun undang-undang yang melarang penggunaan vape dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Presiden juga diminta mengambil langkah konkret untuk mengendalikan peredaran produk tersebut.

Untuk pelaksanaan kebijakan, MUI mendorong koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan. Kementerian Kesehatan diminta menyiapkan kebijakan larangan dengan mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat.