Fatwa Vape MUI Nomor 131/2026: Produksi dan Penjualan Haram

JAKARTA — Fatwa vape MUI Nomor 131 Tahun 2026 menetapkan penggunaan rokok elektrik haram, berlaku sejak ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026). MUI juga menyatakan produksi dan perdagangan vape haram serta meminta pemerintah dan aparat memperketat pengendaliannya.

Ketentuan itu tertuang dalam Fatwa MUI tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. MUI menyebut risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, dan potensi pemanfaatan perangkat vape untuk mengedarkan atau mengonsumsi narkotika sebagai dasar penetapan.

Isi fatwa vape MUI dan dasar penetapan

Dalam dokumen tersebut, MUI menjelaskan rokok elektrik sebagai produk yang memanaskan cairan dengan perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lain. Proses itu menghasilkan uap atau aerosol yang kemudian dihirup pengguna.

Cairan vape dapat mengandung nikotin, gliserin, serta zat penambah rasa. Fatwa itu mendefinisikan nikotin sebagai senyawa yang dapat berasal dari tanaman tembakau atau dibuat melalui sintesis.

MUI mencatat nikotin memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, dan berdampak negatif terhadap kesehatan. Pernyataan itu menjadi bagian dari pertimbangan atas penggunaan rokok elektrik.

“Yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan,” demikian bunyi keterangan dalam fatwa mengenai nikotin.

Ketetapan MUI mencakup penggunaan vape dan penyalahgunaan perangkatnya untuk konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. MUI juga menetapkan produksi maupun perdagangan rokok elektrik sebagai perbuatan haram.

“Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” tegas MUI dalam dokumen tersebut.

Fatwa vape MUI mendorong langkah pemerintah

Fatwa itu memuat 12 rekomendasi bagi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, keluarga, dan masyarakat. Arah rekomendasinya mencakup aturan larangan, pengawasan produk, pencegahan penyalahgunaan, serta edukasi tentang nikotin.

MUI meminta Presiden bersama DPR menyusun undang-undang yang melarang penggunaan vape dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Presiden juga diminta mengambil langkah konkret untuk mengendalikan peredaran produk tersebut.

Untuk pelaksanaan kebijakan, MUI mendorong koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan. Kementerian Kesehatan diminta menyiapkan kebijakan larangan dengan mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan diminta memperketat pengawasan vape serta berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional dan aparat penegak hukum. MUI juga meminta Kementerian Perindustrian menghentikan penerbitan izin industri vape dan mengevaluasi izin yang telah berlaku.

Kementerian Keuangan diminta meninjau kebijakan fiskal terkait produk vape dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan dan pencegahan penyalahgunaan. Sementara itu, BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup jalur peredaran narkotika melalui perangkat rokok elektrik serta menindak pelanggaran.

Rekomendasi tersebut berpotensi memengaruhi pengaturan usaha dan pengawasan produk vape apabila ditindaklanjuti menjadi kebijakan pemerintah. Bagi masyarakat, terutama keluarga dengan anak dan remaja, MUI menekankan edukasi tentang risiko nikotin dan upaya mencegah paparan maupun ketergantungan.

Perhatian pada penyalahgunaan perangkat vape

Konteks penegakan hukum turut muncul dalam pembahasan fatwa. Kapolri Suyudi Ario Seto sebelumnya meminta dukungan ulama dan pengurus MUI untuk mengkaji kemungkinan fatwa yang mengharamkan penggunaan vape secara menyeluruh.

Suyudi menyampaikan kekhawatiran bahwa perangkat vape dapat dimanfaatkan sebagai jalur peredaran narkotika berbentuk cair. Cairan dengan beragam aroma dan kemasan yang menyerupai produk vape biasa, menurut penjelasannya, dapat menyamarkan penyalahgunaan.

Fatwa MUI meminta aparat menindak penggunaan perangkat vape untuk memproduksi, menyimpan, mendistribusikan, maupun mengonsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum. Rekomendasi itu menempatkan pengawasan produk dan penindakan sebagai bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan.

MUI juga mengajak organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga memperluas edukasi. Masyarakat diminta menghindari penggunaan vape dan ikut melindungi anak-anak serta remaja dari paparan nikotin.

Fatwa ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan turut mengetahui penetapannya.

Ketentuan berlaku sejak tanggal penetapan. MUI menyatakan fatwa dapat diperbaiki dan disempurnakan bila kelak diperlukan, serta meminta pihak-pihak terkait menyebarluaskannya.

Dalam rekomendasinya, MUI meminta para pemangku kepentingan mengevaluasi efektivitas pengendalian vape secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.