Fatwa Vape MUI: Penggunaan dan Bisnis Diharamkan

JAKARTA — Fatwa vape MUI Nomor 131 Tahun 2026 mengharamkan penggunaan rokok elektrik sekaligus kegiatan memproduksi dan memperjualbelikannya. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menyampaikan penjelasan itu di Jakarta pada Senin (9/11), setelah fatwa ditetapkan pada 6 November 2026.

Ketentuan ini menyasar konsumen dan pelaku usaha vape. MUI menyebut alasan kesehatannya, dampak terhadap lingkungan, serta risiko perangkat itu disalahgunakan untuk peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.

Fatwa vape MUI mencakup penggunaan dan bisnis

Asrorun Niam mengatakan keputusan tersebut tidak berhenti pada larangan memakai rokok elektrik. Produksi dan perdagangan vape juga masuk dalam cakupan hukum haram yang ditetapkan MUI.

“Hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam.

Fatwa itu bernomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Keterangan MUI dan informasi mengenai keputusan tersebut menyebut tanggal penetapan 6 November 2026.

Asrorun Niam menandatangani fatwa bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Aminuddin Yaqub; Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan turut mengetahui keputusan itu.

Alasan kesehatan dan risiko penyalahgunaan

Niam menjelaskan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan dengan kandungan nikotin, gliserin, dan perasa. Proses itu menghasilkan uap yang kemudian dihirup penggunanya.

MUI menyoroti nikotin karena zat tersebut bersifat adiktif dan berdampak negatif pada sistem saraf serta kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pertimbangan lain dalam fatwa adalah risiko vape dipakai sebagai sarana untuk mengonsumsi atau mengedarkan narkotika dan zat adiktif lainnya.

Bagi masyarakat, cakupan fatwa membuat perhatian tidak hanya tertuju pada keputusan menggunakan vape. Rantai usaha dari pembuatan hingga penjualan juga dinyatakan haram, sehingga konsumen dan pelaku bisnis sama-sama terdampak oleh ketetapan MUI. Fatwa ini merupakan keputusan keagamaan MUI; ruang lingkupnya dalam bahan yang disampaikan mencakup penggunaan, produksi, dan perdagangan.

Penjelasan MUI memberi dasar bagi masyarakat untuk memahami alasan di balik keputusan tersebut: bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, dan pencegahan penyalahgunaan. Niam menyatakan dampak vape menyentuh aspek kesehatan dan sosial, sementara kandungan nikotinnya menjadi salah satu perhatian yang dijelaskan dalam fatwa.

Dengan penetapan itu, perhatian berikutnya tertuju pada pemahaman masyarakat terhadap ketentuan penggunaan dan aktivitas bisnis vape yang telah dinyatakan MUI haram.