Fatwa Vape MUI Nomor 131/2026: Produksi dan Penjualan Haram

Badan Pengawas Obat dan Makanan diminta memperketat pengawasan vape serta berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional dan aparat penegak hukum. MUI juga meminta Kementerian Perindustrian menghentikan penerbitan izin industri vape dan mengevaluasi izin yang telah berlaku.

Kementerian Keuangan diminta meninjau kebijakan fiskal terkait produk vape dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan dan pencegahan penyalahgunaan. Sementara itu, BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup jalur peredaran narkotika melalui perangkat rokok elektrik serta menindak pelanggaran.

Rekomendasi tersebut berpotensi memengaruhi pengaturan usaha dan pengawasan produk vape apabila ditindaklanjuti menjadi kebijakan pemerintah. Bagi masyarakat, terutama keluarga dengan anak dan remaja, MUI menekankan edukasi tentang risiko nikotin dan upaya mencegah paparan maupun ketergantungan.

Perhatian pada penyalahgunaan perangkat vape

Konteks penegakan hukum turut muncul dalam pembahasan fatwa. Kapolri Suyudi Ario Seto sebelumnya meminta dukungan ulama dan pengurus MUI untuk mengkaji kemungkinan fatwa yang mengharamkan penggunaan vape secara menyeluruh.

Suyudi menyampaikan kekhawatiran bahwa perangkat vape dapat dimanfaatkan sebagai jalur peredaran narkotika berbentuk cair. Cairan dengan beragam aroma dan kemasan yang menyerupai produk vape biasa, menurut penjelasannya, dapat menyamarkan penyalahgunaan.

Fatwa MUI meminta aparat menindak penggunaan perangkat vape untuk memproduksi, menyimpan, mendistribusikan, maupun mengonsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum. Rekomendasi itu menempatkan pengawasan produk dan penindakan sebagai bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan.

MUI juga mengajak organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga memperluas edukasi. Masyarakat diminta menghindari penggunaan vape dan ikut melindungi anak-anak serta remaja dari paparan nikotin.

Fatwa ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan turut mengetahui penetapannya.

Ketentuan berlaku sejak tanggal penetapan. MUI menyatakan fatwa dapat diperbaiki dan disempurnakan bila kelak diperlukan, serta meminta pihak-pihak terkait menyebarluaskannya.

Dalam rekomendasinya, MUI meminta para pemangku kepentingan mengevaluasi efektivitas pengendalian vape secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.