Beras SPHP: Bulog Hentikan 5 Mitra RPK di DKI

JAKARTA — Beras SPHP menjadi fokus penindakan Bulog setelah perusahaan menghentikan lima mitra Rumah Pangan Kita (RPK) di DKI Jakarta pada Senin (9/11), terkait dugaan pengoplosan. Bulog juga memeriksa sekitar 370 pengaduan lain bersama Satgas Pangan Polri.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan penghentian usaha lima mitra itu merupakan tindakan terhadap pihak yang diduga terlibat langsung. Laporan lain masih diverifikasi sebelum Bulog memutuskan apakah izin usaha mitra terkait akan dicabut.

Beras SPHP dan pemeriksaan 370 pengaduan

Rizal mengatakan tim pengawasan belum menetapkan hasil akhir atas ratusan pengaduan tersebut. Bulog memeriksa laporan bersama Satgas Pangan agar keputusan terhadap setiap mitra didasarkan pada bukti.

“Kalau yang langsung terlibat kemarin di DKI, lima (RPK) langsung dicopot. Langsung kita hentikan lima itu,” kata Rizal dalam konferensi pers di media center Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Senin (9/11).

Ia menyebut sekitar 370 pengaduan tengah ditangani Satgas pengawasan beras terpadu. Jika pemeriksaan membuktikan keterlibatan mitra RPK, Bulog akan mencabut izin usahanya.

“Kalau nanti terbukti, langsung kita tutup izin usaha RPK-nya. Ini sedang diverifikasi. Kita harus duduk bersama Satgas Pangan supaya tidak salah,” ujarnya.

Pemeriksaan itu penting bagi penerima beras program stabilisasi karena dugaan pengemasan ulang dapat mengalihkan beras bersubsidi dari jalur penjualan yang semestinya. Bagi konsumen, pengawasan menentukan apakah beras SPHP yang disalurkan melalui mitra tetap sampai sebagai produk program, bukan dijual kembali dalam kemasan berbeda.

Dugaan pengemasan ulang beras SPHP

Kasus yang mendorong penelusuran bermula dari informasi penangkapan pelaku pengemasan ulang beras subsidi di Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur. Penelusuran kemudian mengarah ke Pasar Induk Beras Cipinang.

Dalam perkara itu, mitra RPK berinisial RH diduga memesan beras SPHP sebanyak 4 ton per hari selama dua hari berturut-turut. Total pesanannya mencapai 8 ton. RH tercatat menjadi mitra Bulog sejak 27 Agustus 2026.

Beras tersebut diduga dipindahkan ke karung berukuran 50 kilogram untuk dijual kembali. Aturan pemesanan menetapkan kuantum sekitar 2-4 ton dalam sekali pesan untuk setiap RPK. Rizal sebelumnya menyebut pembelian hingga 4 ton dalam sepekan sudah tergolong tinggi bagi satu mitra.

Perbedaan antara batas pemesanan per transaksi dan volume yang diduga dipesan RH menjadi salah satu hal yang diperiksa. Namun, dugaan terhadap seorang mitra tidak dengan sendirinya membuktikan laporan lain melibatkan RPK; Bulog menyatakan verifikasi masih berjalan.

Pengawasan diperluas ke daerah

Bulog membentuk Satgas pengawasan beras terpadu yang melibatkan Satuan Pengawasan Intern (SPI), yaitu pengawas internal perusahaan, serta Satgas Pangan. Tim ini memeriksa laporan dan menelusuri dugaan penyimpangan distribusi di berbagai daerah.

Rizal mengatakan tindak lanjut akan disesuaikan dengan wilayah pengaduan, mulai tingkat provinsi hingga kabupaten. Dengan pemeriksaan berbasis wilayah, Bulog menargetkan laporan ditangani sesuai lokasi dugaan penyimpangan dan tidak langsung disamaratakan.

Pengawasan juga diarahkan untuk mencegah praktik mafia pangan saat kebutuhan diperkirakan meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru hingga Ramadan dan Idulfitri. Bagi masyarakat, hasil pemeriksaan akan menentukan apakah mitra yang dilaporkan tetap dapat menjual beras program atau kehilangan izin usaha.

Untuk sementara, lima mitra di DKI sudah dihentikan, sedangkan sekitar 370 pengaduan masih diperiksa. Bulog dan Satgas Pangan akan menindaklanjuti laporan setelah verifikasi menunjukkan apakah pelanggaran benar terjadi dan mitra mana yang terlibat.