Cegah Penyalahgunaan, Bulog OKU Bentuk Satgas Khusus Awasi Penyaluran Beras SPHP

BATURAJA — Perum Bulog Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, membentuk satgas khusus untuk mengawasi penyaluran beras SPHP dan mencegah penyalahgunaan oleh mitra distribusi. Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang OKU Junirman menyampaikan langkah itu pada Jumat.

Pengawasan yang lebih ketat ditujukan agar beras program pemerintah sampai kepada masyarakat sesuai ketentuan. Bulog juga akan memantau jalur distribusi dan mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur.

Junirman mengatakan pembentukan satgas merespons dugaan penyalahgunaan beras SPHP oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Ia menegaskan tim dibentuk untuk memperkuat pengendalian distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

“Sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengendalian distribusi, Bulog membentuk Satgas Khusus penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP),” kata Junirman saat dihubungi dari Palembang, Jumat.

Satgas Bulog OKU awasi penyaluran beras SPHP

Satgas akan memantau tahapan distribusi, menilai kepatuhan mitra, serta memastikan penyaluran beras pemerintah mengikuti ketentuan. Pengawasan itu diharapkan membantu mendeteksi potensi penyimpangan lebih awal.

Bulog juga akan menata dan mengevaluasi jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), yang menjadi salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat. Mitra diminta mematuhi ketentuan distribusi dan harga jual serta tidak menyalahgunakan komoditas program pemerintah.

Pengawasan di tingkat penyalur berpengaruh langsung pada akses masyarakat terhadap beras program. Jika distribusi dan harga jual mengikuti ketentuan, beras SPHP dapat disalurkan secara tertib dan tepat sasaran; penyimpangan pada mata rantai penjualan berisiko mengganggu tujuan program menjaga pasokan dan harga beras.

Junirman menyebut penguatan pengawasan sebagai upaya menjaga integritas program dan kepercayaan publik. Ia mengatakan evaluasi mitra perlu berjalan bersama pemantauan jalur distribusi, bukan berhenti pada pembentukan tim.

“Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen Bulog dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Junirman.

Mitra penyalur ikut dievaluasi

Penertiban jaringan distribusi, kata Junirman, juga terkait dengan peran SPHP dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional. Karena itu, Bulog meminta para mitra menjalankan kewajiban sesuai aturan yang berlaku.

Perusahaan menyatakan mendukung proses penegakan hukum oleh aparat berwenang. Bulog siap memberikan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan agar dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif dan tuntas.

Di wilayah kerja OKU, jajaran Bulog didorong memperketat pemantauan dan melakukan evaluasi secara berjenjang. Junirman mengatakan upaya itu diarahkan untuk meminimalkan risiko penyimpangan pada setiap mata rantai distribusi.

“Seluruh jajaran Bulog di wilayah kerja kami terus didorong untuk memperketat pengawasan distribusi agar program SPHP benar-benar terlaksana secara tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Junirman.