JAKARTA — Dugaan beras subsidi dijual sebagai beras premium bisa membuat masyarakat membayar lebih untuk komoditas yang semestinya dijual lewat program stabilisasi harga. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut temuan pengoplosan beras SPHP di Jakarta Timur sebagai momentum untuk memperkuat pemberantasan mafia pangan.
Dalam inspeksi pada Rabu, Amran mendatangi Toko/Rumah Beras Kayumanis di Matraman dan kawasan Pasar Induk Beras Cipinang. Di lokasi Kayumanis, ia menyebut temuan beras terkait dugaan penyalahgunaan mencapai 600 ton, sementara praktik di Cipinang diduga berpotensi melibatkan ribuan ton jika berulang setiap hari.
Temuan beras SPHP di Jakarta Timur
Beras SPHP merupakan bagian dari program pemerintah untuk menjaga pasokan dan harga pangan. Amran menduga beras bersubsidi itu dikemas atau dipasarkan kembali dengan klaim premium, sehingga pihak yang mengambil keuntungan dari subsidi berpotensi merugikan negara dan masyarakat.
Saat sidak di Kayumanis, Amran menunjukkan beras berlabel premium kepada awak media. Ia menilai pemerintah perlu menindak praktik tersebut, bukan membiarkan program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dimanfaatkan demi keuntungan pribadi.
“Sudah jelas ada mafia pangan ya. Sudah clear ada mafia. (Tapi) ini masih sempat bertanya, tulis cepat mafianya sudah ketemu,” kata Amran saat sidak di Toko/Rumah Beras Kayumanis.
Temuan awal di Kayumanis disebut mencapai 600 ton. Angka itu merujuk pada lokasi tersebut; sementara di kawasan Pasar Induk Beras Cipinang, Amran menyampaikan dugaan skala praktik dapat mencapai ribuan ton apabila dilakukan berulang setiap hari. Kedua keterangan itu menggambarkan temuan di lokasi berbeda, bukan angka yang dapat langsung dijumlahkan.
Mentan minta jaringan diusut
Amran berharap penyelidikan tidak berhenti pada tempat yang didatangi petugas. Ia meminta aparat menelusuri kemungkinan jaringan yang lebih luas dan memastikan pihak yang mengambil keuntungan dari beras bersubsidi dapat diproses.
Menteri Pertanian itu juga mengapresiasi gerak jajaran Polri, termasuk Polres Jakarta Timur dan Intelijen Keamanan, dalam menemukan dugaan penyalahgunaan beras SPHP. Menurutnya, dukungan Presiden dan kerja bersama aparat penegak hukum penting untuk mempercepat pengusutan.

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.