Ia menyampaikan apresiasi itu dengan mengatasnamakan petani padi. “Terkhusus Pak Kapolri, kami mewakili petani Indonesia, 115 juta petani padi, itu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Ini kerja nyata yang kita lakukan dan hasil kolaborasi atas perintah Bapak Presiden. Ini (oplos beras) adalah perilaku yang tidak terpuji,” ujar Amran.
Dalam laporan Viva dan CNBC Indonesia, dugaan modus di Kayumanis mencakup penjualan beras SPHP sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Kedua media itu menyebut harga beras SPHP seharusnya Rp12.500 per kilogram dan harga jual yang diduga dipatok untuk produk premium sekitar Rp17.000 per kilogram. Angka harga tersebut berasal dari laporan kedua media pembanding.
Bagi konsumen, dugaan pengalihan beras subsidi ke segmen premium menyangkut lebih dari sekadar label pada kemasan. Jika beras program pemerintah dijual dengan klaim berbeda dan harga lebih tinggi, tujuan menjaga keterjangkauan pangan dapat terganggu. Pemerintah juga perlu memastikan subsidi sampai kepada masyarakat sesuai peruntukannya.
Amran menegaskan ketahanan pangan perlu dijaga bersama karena pangan berkaitan langsung dengan stabilitas sosial. Pemerintah, katanya, akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membersihkan sektor pangan dari praktik yang merugikan masyarakat.
Ia berharap pengusutan di Kayumanis dan penelusuran di Pasar Induk Beras Cipinang dapat membuka jaringan yang lebih luas. “Ini (oplos beras) adalah perilaku yang tidak terpuji,” ujar Amran.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.